KELUHKAN REVISI UU PENYIARAN, ATSDI MENGADU KE F-PKB
JAKARTA - Sistem penyelenggaran televisi digital saat ini dinilai kurang memberikan rasa keadilan kepada televisi lokal tunggal maupun berjaringan. Penataan ulang terhadap penyelenggara multipleksing (MUX) dan revisi UU penyiaran nomor 32 Tahun 2002 disebut tidak berpihak pada pengembangan kreatifitas tivi-tivi lokal.
Hal tersebut dikeluhkan Ketua Umum Assosiaso Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Gilang Iskandar saat panyampaian audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, Selasa, 07/04/2015 di ruang rapat F-PKB Senayan.
Menurut Gilang, Televisi lokal sebagai penyedia konten tidak ada yang memiliki izin penyelenggaraan MUX. Sedangkan untuk bisa bersiaran, televisi lokal harus menyewa kanal digital kepada grup media besar. Inilah yang dianggap menodai rasa keadilan.
“Selama ini kami memegang IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran-red) Prinsip Televisi Digital Terestrial. Namun, karena kendala MUX yang hanya dikuasai oleh televisi nasional, pada pelaksanaanya kami tidak dapat melakukan siaran. Karena besarnya sewa kanal digital yang dikuasai grup media besar,” keluh Gilang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota FPKB KH. Maman Imanulhaq yang memimpin audiensi dengan Asosiasi Televisi Saluran Digital Indonesia mengatakan akan membantu serta memperjuangkan televisi lokal yang terkendala izin penyelenggaraan MUX.
“Fraksi PKB akan mendorong televisi lokal dapat melakukan siaran, kami juga berharap televisi lokal memiliki peran penting dalam memajukan daerah dan berperan serta menanamkan nilai-nilai budaya luhur daerah yang memiliki sikap pluralis,” ungkap Maman.
Pada Kegiatan audiensi ATSDI ke Fraksi PKB tentang implementasi digitalisasi penyiaran televisi terestrial atau siaran televisi berbasis gelombang radio ini, diterima langsung oleh KH. Maman Imanulhaq, Nihayatul Wafiroh dan Arzety Bilbina. Bagi Fraksi PKB kreatifitas dalam siaran tivi lokal dapat disalurkan sebagai sarana memperkuat moral dan pendidikan dari siaran-siaran televisi yang telah ada. (AT)
