Daniel Johan Minta Menteri Susi Evaluasi Pelarangan Alat Pukat
Jakarta-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan evaluasi terhadap diterbitkannya Permen NO.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota FPKB DPR RI Daniel Djohan saat menerima audiensi dari perwakilan nelayan dari Banten di Ruang Rapat FPKB, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jum’at (27/3/15).
“Anggaran Kementerian dan Kelautan itu dinaikkan tiga kali lipat dari sebelumnya, sehingga hasilnya harus lebih baik dan memenuhi target”jelas Daniel.
Menurutnya, ukuran untuk menilai keberhasilan KKP ini ada tiga hal. Pertama; apakah programnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan atau tidak. Kedua; apakah program kementerian kelautan dan perikanan dapat meningkatkan produksi dan konsumsi ikan atau tidak. Dan terakhir; apakah dapat meningkatkan nilai ekspor ikan atau tidak.
Pandangan Daniel ini sebagai bentuk respon atas diberlakukannya Permen NO.2 tahun 2015 yang dinilainya justru kontra produktif. Alasannya, lanjutnya, karena nelayan saat ini justru mengalami kebingunan dan tidak berani melaut. Sehingga dirinya tidak yakin ketiga hal diatas meningkat dalam satu tahun mendatang.
“Sehingga diakhir tahun nanti akan kita nilai. Apakah dalam setahun ini ada peningkatan dengan diberlakukannya permen no.2 tahun 2015 atau justru sebaliknya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ini juga membeberkan bahwa dalam Reker antara Komisi IV DPR dengan Menteri Susi pada bulan Januari lalu, sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa Menteri Kelauatan dan Perikanan akan meninjau ulang semua peraturan yang merugikan nelayan.
Namun dia mengaku heran, kenapa setelah itu di berbagai media, Menteri Susi justru mrngatakan yangn bertentangan dengan isi kesepakatan tersebut.
Selain meninjau ulang peraturan yang merugikan nelayan, Daniel mengakui kalau Menteri Susi juga sepakat akan segera menerbitkan Juklak tentang permen ini. Namun dalam kenyataanya, akui Daniel, hingga saat ini, Juklak tersebut tidak kunjung ada.
“Inilah yang akan kami tanyakan kepada pihak KKP dalam Raker mendatang,”pungkasnya.
Kehadiran para nelayan di Fraksi PKB tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini, anggota Komisi IV Daniel Johan, dan Chusnunia Chalim.
