FPKB Minta Negara Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat
Jakarta-Maraknya berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani kecil yang menggarap lahan leluhurnya dan tinggal di sekitar kawasan hutan membuat berbagai kelompok mayarakat gerah, tidak terkecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI.
Dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk “Meneguhkan Mandat Konstitusi : Tanah Untuk Rakyat” yang diselenggarakan oleh FPKB DPR, Rabu, (25/5) di ruang rapat FPKB DPR RI, lantai 18, Gedung Nusantara I, Jakarta, salah satunya menyimpulkan bahwa negara harus segera menghentikan berbagai praktek kriminalisasi dan kekerasan terhadap para petani kecil dan masyarakat adat.
Ketua FPKB DPR RI Helmy Faisal Zaini dalam sambutannya mempertanyakan peran negara yang tidak membela para petani kecil dan masyarakat adat dalam berbagai kasus kriminalisasi terhadap mereka yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah.
Dengan mengutip berbagai hasil penelitian di berbagai negara di dunia, Helmy mengatakan bahwa masyarakat adatlah yang justru ikut melestarikan dan menjaga kawasan hutan dari kerusakan.
“Apakah yang dilakukan masyarakat adat ini merusak dan mengganggu, ternyata kan tidak. Malah mereka justru ikut menjaga dan melestarikan. Mengapa mereka justru yang disingkirkan”tanyanya.
Oleh karena itu, Helmy yang juga anggota DPR dari Daeah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini kembali menegaskan bahwa FPKB akan selalu bersama rakyat dan membela rakyat, terutama masyarakat adat yang disingkirkan tersebut.
Sebagaimana diketahui, hasil penelitian terbaru dari World Resources Institute dan Rights and Resources Initiatives (2014) yang berjudul “Securing Rights, Combatting Climate Change” pada 14 negara berhutan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia menyimpulkan bahwa negara yang memberikan hak hukum kepemilikan hutan kepada masyarakat dan masyarakat lokal justru lebih mampu mengendalikan deforestasi dibandingkan jika hutan milik negara.
