DPR Soroti Peningkatan Kualitas Layanan Haji
Jakarta-Peningkatan kualitas layanan haji dan efisiensi biaya haji adalah dua hal yang menjadi sorotan DPR RI. Hal itu mengemuka pada saat kunjungan kerja Komisi VIII di Arab Saudi pada 14-22 Maret beberapa waktu lalu.
Kualitas layanan dan efisiensi biaya haji merupakan bagian penting agar penyelenggaraan haji berjalan profesional, namun tetap berbiaya murah. Menurut Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII, Maman Imanulhaq, kualitas layanan haji mencakup banyak item, antara lain ia menyebut dua hal, yakni layanan transportasi darat dan catering.
“supir bis harus profesional dan sabar, sedangkan catering harus mengutamakan layanan atau service terbaik pada jamaah di samping sanggup menyediakan menu yang variatif”, ungkap Maman.
Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan haji, Maman mengusulkan agar ada tim hukum yang khusus mengawasi pihak rekanan penyedia pemondokan dan catering agar sesuai MOU. Jika menyimpang dari MOU, maka harus ditindak tegas, tak terkecuali tindakan hukum.
“untuk menghindari praktik sub kontrak, yang berakibat pada rendahnya kualitas layanan, maka prinsip transparansi harus dipegang seperti dengan mempublis secara terbuka pemenang tender”, ungkap Maman.
Lebih jauh, disebutkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini, bahwa kualitas layanan haji di sisi lain terkait erat pula dengan peningkatan pembinaan jamaah lewat optimalisasi peran tenaga pendamping jamaah mulai saat di tanah air sebelum berangkat hingga pelaksanaan di Arab Saudi, materi manasik yang lebih pada teknis serta sosialisasi program beberapa fasilitas seperti cost bis sholawat, denah pemondokan dan catering.
“disinilah pentingnya peran KBIH sebagai ujung tombak penyelenggaraan haji dalam hal pembinaan, pengawasan dan bantuan terhadap jamaah” tegas politisi yang akrab dipanggil Kang Maman ini.
Perihal upaya efisiensi, jika hal ini mampu diterapkan, menurut Maman maka sebetulnya biaya haji itu dapat ditekan. Apalagi saat ini, kata dia, harga avture dan pemondokan turun.
“kalaupun efisiensi ini sulit, tidak tercapai, maka peningkatan pelayanan harus dioptimalkan”, tegas Maman.
Untuk mewujudkan itu semua, maka perlu menguatkan bergainning Pemerintah Indonesia terhadap otoritas Saudi Arabia, termasuk kendala lokasi dan kondisi kelayakan pemondokan haji yang sempat bermasalah, maka untuk itu perlu ada yang komunikasi yang lebih intensif.
