Pengelolaan Dana Haji Harus Transparan
Jakarta-Pengelolaan keuangan dana haji harus transparan, akuntabel dengan dilakukan pengawasan secara ketat. Hal itu diungkapkan KH. Maman Imanulhaq Anggota Komisi VIII DPR dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI terkait Pembicaraan pendahuluan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015M / 1436H dan Pembentukan Panja BPIH, di Gedung DPR, Kamis (29/01).
Lebih jauh, anggota FPKB yang akrab disapa kang Maman ini meminta kepada Pemerintah agar mensosialisasikan BPIH ke publik dengan perincian anggaran sedetail mungkin.
"Isu dana haji ini sensitif, lebih dibuka secara terang benderang agar tidak ada anggapan negatif yang tidak berdasar, termasuk Dana Abadi Umat," kata Maman.
Selain soal dana haji, KH maman mendesak agar Pemerintah menindak tegas KBIH-KBIH yang bermasalah atau nakal.
"Kasus jamaah yang tidak bisa berangkat yang ditelantarkan tidak boleh terjadi lagi. KBIH nakal harus segera tutup" tegasnya.
Pemerintah semestinya segera menginventarisir KBIH-KBIH nakal tersebut untuk dipublis agar masyarakat luas tahu.
"Ini dalam rangka melindungi jamaah haji kita sebagai bentuk tanggujawab negara dalam menjamin warga negara dalam hal menjalankan ibadah" pungkasnya.(rif/rouf)
