PKB Usulkan Kementerian Khusus Papua
Jakarta–Muktamar PKB menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti. PKB mengusulkan pembentukan kementerian yang khusus mengurusi Papua dan sejumlah perubahan dalam tubuh Kementerian Keuangan.
“PKB mengusulkan Kementerian Percepatan Pembangunan Papua,” kata Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Percepatan Indonesia Timur dinilainya kurang maksimal. Dana otonomi khusus yang mencapai 8 triliun rupiah dinilai harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran. Maka, Kementerian Percepatan Pembangunan Papua dinilai sebagai solusi yang baik.
“Kedua, penggabungan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini penting agar pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran dapat sinkron,” tutur Marwan.
Usul ketiga adalah pembentukan Badan Penerimaan Keuangan Negara yang berada langsung di bawah Presiden. “Dirjen Pajak dan Direktorat Bea Cukai dikeluarkan dari Kemenkeu untuk dijadikan badan khusus berupa Badan Penerimaan Keuangan Negara,” tuturnya.
Soal postur kabinet, PKB mengusulkan agar jumlah kementerian berada di atas angka 30. “Soal jumlah ideal masih kita kaji. Ada beberapa opsi. Minimalnya masih di angka 30 kementerianlah,” katanya.
Masalah Sosial dan Bencana
Secara terpisah, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan tantangan Indonesia ke depan terkait masalah sosial semakin berat, terlebih angka kemiskinan saat ini telah mencapi 28,28 juta orang. Ditambah fakta lain bahwa Indonesia adalah negeri rawan bencana. Oleh karena itu, permasalahan sosial dan bencana mesti jadi prioritas pemerintahan yang baru.
Menurut Sutopo, masuknya seorang filantropis dalam kabinet nanti akan memberi warna lain karena selama ini menteri sosial (mensos) dijabat bukan seorang filantropis, tetapi selalu dijabat oleh orang dari partai. “Saya kira kenapa tidak,” kata Sutopo, di Jakarta, kemarin.
Namun, Sutopo juga mengkritik kiprah para filantropis di Indonesia. Menurutnya, belum banyak filantropis yang membantu korban bencana, apalagi untuk kegiatan-kegiatan prabencana seperti pendidikan bencana, sosialisasi, dan kesiapsiagaan. Bukan hanya itu, CSR dari BUMN atau swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana juga masih terbatas.
“Saya tidak tahu mengapa hal itu sulit dilakukan. Padahal urusan bencana adalah urusan bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” katanya.(Koran Jakarta)
