PKB Usul Ditjen Pajak dan Bea Cukai Dikeluarkan dari Kemenkeu
Jakarta-Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan penataan ulang arsitektur pemerintahan di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, mengatakan ada beberapa usulan PKB dalam arsitektur pemerintahan yakni penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Hal itu penting agar pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran dapat singkron," kata Marwan dalan jumpa pers di F-PKB, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Kemudian kata dia, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan untuk jadikan badan khusus berupa Badan Penerimaan Keuangan Negara yang langsung di bawah presiden.
"Lalu pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mempercepat pembangunan Papua yang telah dianggarkan melalui dana Otonomi Khusus," ujarnya.
Kemudian kata anggota Komisi V DPR itu, PKB mendorong keberpihakan semua pihak di Indonesia pada paradigma dan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.
"Sebab PKB melihat bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berangkat dari potensi dasar yang dimiliki bangsa dengan arah meninggalkan ketergantungan pada luar negeri," pungkasnya. (target.co,id)
