|  | 

Berita Nasional

PKB Keberatan Menteri Harus Copot Jabatan Parpol

Jakarta-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) keberatan atas wacana seseorang yang harus melepaskan jabatan politiknya di partai jika terpilih menjadi menteri. Sebab, wacana tersebut tidak sesuai dengan kondisi politik saat ini.

"PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan," ujar Wasekjen PKB Jazilul Fawaid dalam keterangan persnya, Minggu (10/8/2014).

Dia menegaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Hal ini sama seperti pribadi pimpinan parpol dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.

Jazilul menepis adanya kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat. Sebab, dengan pengalamannya mengelola organisasi seperti partai politik, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional.

Selain itu, tokoh parpol yang duduk sebagai menteri tidak akan disibukkan dengan urusan politik di partainya. Pasalnya dalam roda organisasi parpol tidak hanya tertumpu pada satu orang.

"Masih ada ketua, sekjen, wasekjen, dan pengurus lain yang bisa fokus membantu tugas-tugas kepartaian,” tuturnya.

Jazilul menambahkan, partai sebagai sebuah organisasi di negara demokrasi pada hakikatnya dibentuk untuk merebut kekuasaan demi kemaslahatan rakyat. Sehingga tidak ada yang salah jika kader partai menempati pos-pos penting baik di pemerintahan maupun parlemen.

Bertolak dari fakta-fakta di atas, Jazil menegaskan PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, pihaknya memperjuangkan kader yang mampu memimpin.

Dia meyakini wacana yang dikatakan berasal dari keinginan Jokowi ini dihembuskan oleh beberapa orang-orang tertentu saja untuk menyalurkan syahwat politiknya yang mendapat porsi di pemerintahan.

Faktanya, kader parpol terlatih mengatur waktunya antara kepentingan mengurus tugas kementerian maupun politik secara bersamaan karena telah ditangani bersama pengurus partainya.

"Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya. Tapi, kami menolak ide tersebut, walaupun itu semua hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk tidak menunjuk tokoh atau ketua umum parpol sebagai menteri untuk kabinetnya.(inilah.com)

Related Articles

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur

A new version of this app is available. Click here to update.