Parpol Pendukung Bisa Berbalik Melawan Jokowi-JK
Pengamat Politik dari Political Communication (PolComm) Institute, Heri Budianto berpendapat, bahwa para partai politik (Parpol) yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), bisa berbalik melakukan perlawanan.
Karena menurut penilaiannya saat ini Jokowi tak mengakomodir setiap perwakilan Parpol pendukungnya, dalam Tim Transisi yang dibentuk Jokowi untuk mengkondisikan peralihan pemerintahan RI saat ini, pada pemerintahan mendatang.
"Kontroversi yang dibuat Jokowi adalah dengan tidak mengakomodir kekuatan politik yang mendukung Jokowi-JK. Jadi, kelima Deputi dan Kepala Transisi, tidak mewakili kelompok partai yang menurut saya penting," kata Heri pada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/8).
Bagaimanapun juga, tegas Heri, Jokowi seharusnya melibatkan perwakilan dari masing-masing Parpol pendukungnya, di dalam Tim Transisi tersebut. "Parpol yang mendukung Jokowi-JK harus dilibatkan," kata Dosen Ilmu Politik di Universitas Mercu Buana ini.
Komposisi Tim Transisi yang dipilih Jokowi, Menurut Heri akan membuat Parpol yang mendukungnya meradang. Sehingga, jika ada ketidakpuasan dari partai pendukung itu adalah hal yang wajar. "Kalau terjadi gejolak yang terjadi di koalisi pendukung Jokowi, itu konsekuensi," katanya.
Para elit-elit Parpol dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), tuturnya pasti kecewa dengan sikap Jokowi dalam membentuk Tim Transisi tersebut. Meski hingga kini hal itu belum terungkap.
Heri pun mengingatkan, apabila kondisi ini terus berlanjut hingga pembentukan kabinet, maka bisa saja membahayakan pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa Parpol pendukung Jokowi, katanya bisa merasa kecewa dan membelot untuk melawan Jokowi-JK di dalam parlemen.
"Walau tak dibuka di publik, mereka pasti merasa ditinggalkan. Sangat berbahaya, beda dengan koalisi merah putih solid di parlemen. Kalau tidak mengakomodir partai pendukung, bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Jokowi-JK di parlemen nantinya," kata dia.
Karena itu Heru menyarankan, mestinya Jokowi dalam pembentukan Tim Transisi tetap mengajak berembug beberapa Parpol pendukungnya.
"Harusnya Parpol pendukung itu harus tetap di akomodir, bahkan kalau bisa jauh lebih besar dari hal itu saja," katanya. (skalanews)
