Menteri Jokowi Melayani Rakyat Bukan Dilayani
Jakarta-Menteri-menteri pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus berkualitas, berintegritas dan bersih.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis (31/7).
"Syarat menteri pemerintahan Jokowi-JK nanti tentunya harus punya kualitas, visi, mau kerja keras di lapangan dan yang terpenting ialah bersih. Menteri ke depan harus menyatu dengan rakyat sesuai tipikal Pak Jokowi. Mesti melayani rakyat, bukan dilayani," kata Karding.
Dia berkeyakinan pasca dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi bakal memilih menteri dengan tepat. "Semua ada di tangan presiden. Pak Jokowi nanti sebagai presiden, punya hak prerogatif menunjuk menteri," ujarnya.
Dia berharap tidak ada dikotomi menteri berlatar belakang politikus dan profesional. "Jangan dikotomi menteri dari politik dan non politik. Kalau calon menteri adalah politikus, tentu ketika jadi menteri harus komit dan dukung serius presiden," ucap mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK ini.
Nama-nama kandidat calon menteri mulai bermunculan. Meskipun, Jokowi-JK yang merupakan pemenang pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) belum dilantik.
"Sampai saat ini belum ada pembahasan apapun soal personil kabinet mendatang. Pak Jokowi perlu menunggu pelantikan lebih dahulu," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo.
Akan tetapi, masih kata Tjahjo, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengusulkan sejumlah tokoh yang ideal sebagai menteri.
Seperti diketahui, Tim Jokowi Center membuka kuesioner yang ditujukan bagi masyarakat. Kuesioner tersebut bertajuk "Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)".
Sejumlah nama sudah disediakan oleh tim Jokowi-JK. Terdapat tiga nama yang diajukan pada setiap posisi menteri tertentu. Tapi ada tambahan kolom lain bila responden ingin mengusulkan nama lain.(beritasatu)
