Politisi PKB Jember Memilih “WO” Karena APBDnya Tidak Pro Rakyat
Jember-Penetapan APBD Kabupaten Jember tahun 2014 diwarnai boikot dan meninggalkan sidang "walk out" dari legislator Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin.
Politisi Ayub Junaidi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih boikot dengan cara tidak menghadiri sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan dan penetapan APBD 2014.
"Saya melakukan boikot karena banyak anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat dalam APBD 2014 dan usulan saya untuk memangkas pos anggaran yang tidak wajar diabaikan," kata Ayub Junaidi.
Menurut dia, pihaknya menghitung anggaran yang bisa dihemat dalam pengajuan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komisi D sebesar Rp12 miliar melalui pemangkasan, namun Badan Anggaran DPRD dan panitia anggaran Pemkab Jember tidak menyetujui pemangkasan tersebut.
"Saya sudah berusaha maksimal untuk berjuang dalam Badan Anggaran DPRD untuk memangkas sejumlah pos anggaran itu, namun tidak semuanya disetujui. Saya memilih boikot karena banyak anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat dan saya tidak bertanggung jawab, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Ketua Komisi D DPRD Jember itu.
Komisi D awalnya mengusulkan pemangkasan anggaran di antaranya Kantor Lingkungan Hidup berupa pembangunan menara di Gumuk Kerang sebesar Rp2 miliar, pembangunan taman di halaman Pemkab Jember sebesar Rp2,6 miliar, Kantor Pemuda dan Olahraga yang mengusulkan kegiatan 'Adventure Trail' sebesar Rp600 juta dan Aero Modelling Rp500 juta.
Selain boikot dan "WO", sidang paripurna penetapan APBD juga diwarnai dengan interupsi sejumlah anggota dewan dari Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Pantauan di lapangan, sidang penetapan dan pengesahan APBD Jember tahun 2014 dengan kekuatan anggaran sebesar Rp2,7 triliun tetap berjalan, meskipun ada dua anggota dewan melakukan boikot dan "WO".(antara)
