PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah, mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan razia terhadap produk kurma yang beredar di pasaran.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia agar serius dan konsisten dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum internal.
PenulisJAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, merespon situasi mencekam di Jalisco, Meksiko, imbas tewasnya bos kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes atau dikenal dengan julukan “El Mencho”, dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2).
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur, yang menghentikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja setelah berkoordinasi dengan DPR.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, menyorot kebijakan pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun.
PenulisJAKARTA-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan jati dirinya sebagai partai berbasis pesantren dengan melanjutkan Kajian Rutin Ramadan Seri ke-4.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak pemerintah untuk memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
PenulisJAKARTA– Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan AT (14), seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, yang akrab disapa Amure, mendesak pemerintah dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memperketat proses seleksi penerima beasiswa.
