PenulisJAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendukung rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil untuk menekan angka pengangguran.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah, menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
PenulisJAKARTA-Sejumlah perjalanan kereta api lokal maupun jarak jauh terpaksa dibatalkan akibat banjir yang merendam rel KA petak Pekalongan-Sragi.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan anggaran riset nasional dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun dalam APBN 2026.
PenulisJAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Dewan Pembina Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Abdul Muhaimin Iskandar, menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) FPTP Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti capaian bauran energi terbarukan (ET) Indonesia yang kembali tidak memenuhi target pada 2025.
PenulisJAKARTA-Laporan studi Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebut tingkat pengangguran global di tahun 2026 diperkirakan stagnan dan kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak.
PenulisJAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, menegaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib mengelola dana titipan masyarakat secara transparan dan profesional.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyoroti potensi munculnya zona abu-abu dan ketidakpastian hukum pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional per 2 Januari lalu.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).
