PenulisJAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, meminta pemerintah serius membahas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon, bersama Komisi I DPR.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah menjamin stabilitas pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi, mengecam keras dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, berinisial MZ.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, meminta pemerintah menertibkan peredaran air keras di pasaran.
PenulisJAKARTA– Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional.
PenulisPAMEKASAN-Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi tidak mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero).
PenulisJAKARTA-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendorong seluruh kader PKB, khususnya yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya serta terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.
PenulisJAKARTA— Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendukung pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memecat guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
