PenulisJAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha menyampaikan tanggapan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan konversi sertifikat tanah lama, khususnya yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997, menjadi sertifikat elektronik.
PenulisGRESIK – Universitas Sunan Gresik (USG) menetapkan Prof.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit bank.
PenulisJAKARTA – Bencana hidrometeorologis mulai melanda sejumlah daerah.
PenulisJAKARTA – Insiden tertinggalnya dua jarum bedah di organ reproduksi Gladys Enjelika Mokodompis usai menjalani operasi hemoroid di sebuah rumah sakit di Jakarta memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal terhadap enam orang yang diduga terlibat dalam grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak Kementerian Kesehatan melakukan investigasi serius terhadap dugaan malpraktik atau kelalain medis sejumlah fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit di sejumlah daerah.
PenulisJAKARTA – Kecelakaan tragis yang melibatkan Kereta Api Malioboro Ekspres dan tujuh sepeda motor di Magetan, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025), menewaskan empat orang dan menyebabkan empat lainnya mengalami luka berat.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI).
