PenulisTAPANULI TENGAH-Founder Jendela Dunia Kita, Rustini Muhaimin Iskandar, menggelar kampanye Gerakan Ayo Membaca di Madrasah Ibtidaiyah (MI) NU Barus, Tapanuli Tengah, Selasa (21/10/2025).
PenulisTAPANULI TENGAH-Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan menggelar puncak peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di titik nol peradaban Islam Nusantara, Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Rabu (22/10/2025).
PenulisBONDOWOSO — Konflik pengelolaan lahan antara masyarakat petani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional V di kawasan Ijen akhirnya menemukan titik terang.
PenulisJAKARTA— Menjelang putusan vonis terhadap mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, desakan agar pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal terus menguat.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, menyampaikan apresiasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo alias Edo merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan adanya dana pemerintah daerah sebesar Rp 234 triliun yang mengendap di bank.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menyerahkan uang sitaan hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp 13,2 triliun ke kas negara.
PenulisJAKARTA— Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menuntaskan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Kepariwisataan.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mengatakan, selama setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto berhasil mengangkat marwah Indonesia di tingkat global.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai langkah pemerintah memisahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menjadi kementerian tersendiri merupakan sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
