Komisi II Minta Daerah Baru di Papua Tak Berebut Kekayaan Sumber Daya Alam
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya meminta daerah otonomi baru (DOB) di Papua tidak berebut kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada. Tiga kepala daerah yang baru saja dilantik harus bekerja keras menata pemerintahan, mensejahterakan rakyat, dan memajukan wilayah masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Indrajaya usai rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, Pj Gubernur Papua Pengunungan, dan Gubernur Papua Barat Daya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kamis (13/3/2025).
Pada Pilkada 2024, tiga daerah telah menghasilkan gubernur dan wakil gubernur, yaitu Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, dan Gubernur Papua Barat Daya. Tiga kepala daerah yang dilantik memiliki pengalaman atau track record yang baik dalam pemerintahan.
"Di antara gubernur dan wakil gubernur terpilih pernah menjabat sebagai bupati, politisi atau pejabat lain yang sangat memahami kepentingan percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua," jelas Indrajaya.
Menurutnya, kepala daerah Papua akan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan. Persoalan utama yang dihadapi DOB di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan.
Dari sisi tantangan sumber daya alam, Indrajaya mengatakan bahwa empat DOB memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Papua Selatan mempunyai sumber tambang emas, tembaga, perak, nikel, dan batu baru. Papua Tengah juga kaya sumber daya mineral; emas, perak, tembaga, nikel. Keberadaan PT Freeport dan PT Nusa Halmahera Mineral menjadi bukti nyata potensi kekayaan luar biasa di Papua Tengah.
"Papua Pegunungan juga memiliki tambang emas; tembaga (Tembaga Grasberg), minyak dan gas:, seeta batubara, dan kekayaan lainnya. Sedangkan Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam seperti tiga DOB lainnya yang melimpah ditambah keberadaan Pariwisata Raja Ampat," ucapnya.
Karena itu, kata Indrajaya, tidak ada alasan bagi empat DOB ini untuk tidak maju dengan kehadiran gubernur dan wakil gubernur baru yang berpengalaman. Dia berharap para gubernur dan wakil gubernur merasa bangga sebagai kepala daerah baru di DOB yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.
"Pak gubernur dan wakil gubernur akan sangat rugi bila tidak mampu menorehkan catatan emas dalam sejarah awal DOB. Tentu kami dari DPR RI akan mengawal secara maksimal sesuai tugas DPR RI untuk kemajuan DOB," ungkapnya.
Dia mengajak kepada kepala daerah untuk memajukan DOB dengan misi utama sebagai percontohan bagi daerah-daerah lain yang sekarang ini sedang bersemangat untuk menciptakan DOB di sejumlah provinsi. Jangan sampai empat wilayah DOB ini justru menunjukkan akibat buruk dan menggagalkan rencana DOB lainnya.
Indrajaya meminta agar empat DOB tidak saling menyerobot atau berebut penguasaan wilayah. Apalagi yang menjadi pemicu adalah berebut kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Papua. Tentu ini sangat berbahaya dan harus diselesaikan dengan baik.
"Saya berharap para kepala daerah segera melakukan koordinasi dan konsolidasi antar wilayah perbatasan, terutama keempat DOB. Koordinasi ini juga harus melibatkan pemerintahan pusat, khususnya DPR RI. Bila masalah ini tidak segera dibereskan, akan menjadi malapetaka bagi masyarakat," pungkas Indrajaya.
Penulis: Khafidlul Ulum
