Komisi IX DPR : PRT Harus Mendapat Perlindungan Setara dengan Pekerja Lainnya
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, mengatakan, pekerja rumah tangga sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan kerapkali mereka menjadi sasaran kekerasan dari para klien.
“Sudah saatnya mereka mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara dengan pekerja lainnya," kata Nihayatul Wafiroh, Jumat (20/12/2024).
Ketua Perempuan Bangsa ini mengatakan, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga masih kerap terabaikan sehingga membutuhkan perhatian serius. berdasarkan data JALA PRT pada 2018-2023, terdapat 2642 kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga. Mayoritas berupa kasus kekerasan psikis, fisik dan ekonomi dalam situasi kerja. Terdapat juga pekerja rumah tangga yang tidak dibayarkan upahnya selama 2-11 bulan gaji dan juga dipotong gajinya ketika tidak sakit dan tidak bisa bekerja.
Perlakuan buruk yang dialami tenaga kerja rumah tangga ini tidak sesuai dengan haknya untuk mendapatkan perlindungan berbagai kebijakan nasional menyangkut ketenagakerjaan. “RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus segera dibahas untuk memberikan hak-hak dasar yang layak bagi mereka,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninik tersebut.
Pengesahan RUU sebagai produk hukum ini, kata Ninik dapat menjadi landasan mengelola permasalahan di bidang ketenegakerjaan. RUU ini juga merupakan bagian penting untuk dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. “Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,2 juta orang. Saat ini bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Ninik menegaskan Komisi IX akan terus mengawal untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi. “Kesehatan yang merata dan perlindungan yang kuat bagi pekerja adalah fondasi bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan. Kami di Komisi IX DPR RI akan terus bekerja keras untuk memastikan semua kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik," pungkasnya.
