Pilkada Serentak Dinilai Rawan Kecurangan, PKB Imbau Masyarakat Tak Permisif
JAKARTA -PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut seluruh pihak agar mewaspadai netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Penjabat kepala daerah yang ditunjuk melalui keputusan presiden (kepres) bukan usulan DPRD pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Luluk Nur Hamidah, mengatakan kecurangan pada pilkada serentak sangat mungkin terjadi. Menurutnya, ada kemungkinan terjadinya politik transaksi sebagai konsekuensi jabatan yang diberi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luluk juga mewaspadai adanya Pork Barrel Politics. Politik gentong babi adalah salah satu idiom perpolitikan yang merujuk pada suatu tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan. Luluk menerangkan seluruh pihak harus mewaspadai politisasi bansos yang bisa menguntungkan kandidat tertentu, khususnya yang memiliki hubungan kedekatan baik dengan incumbent pejabat daerah ataupun dengan figur pengganti.
"Terlebih jika kandidat ini ada kaitannya dengan politik dinasti di daerah. Saya sudah melihat ini dilakukan di Kabupaten tertentu di Jateng. Organisasi anak mantan Bupati digerojok bantuan APBD dan anak incumben ini akan maju Pilkada. Apalagi ia juga ketua relawan Gibran di Kab tersebut,” ungkap Luluk.
“Saya khawatir ini akan jadi pola yang meluas di banyak daerah yang lain,” tambahnya.
Luluk juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai pengerahan aparat di tingkat daerah, baik langsung atau tidak langsung, termasuk melalui organ-organ binaan aparat keamanan.
Luluk juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai pengerahan aparat di tingkat daerah, baik langsung atau tidak langsung, termasuk melalui organ-organ binaan aparat keamanan.
“Waspadai juga para penyelenggara Pemilu, mobilidasi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lalu lintas perizinan investasi dan KKN yang melibatkan incumbent, apalagi jika mereka bertarung kembali, baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarga dekat dan koneksi politiknya,” tegasnya.
Luluk berpendapat harus ada pendidikan politik bagi masyarakat luas, agar terbebas dari godaan money politik.
Luluk mengingatkan masyarakat untuk tidak mengorbankan masa depan hanya dengan iming-iming imbalan.
“Jangan permisif dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Peran penyelenggara sangat penting untuk memastikan Pilkada berlangsung secara bebas dan Jurdil,” tandas Luluk.
