DJ: Bagaimana Akan Berdaulat Jika Pengelolanya Pihak Asing
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keinginan Pemerintah agar pengelolaan pulau-pulau terpencing diserahkan kepada pihak asing bertolak belakang dengan kehendak masyarakat. Menurut anggota DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, keinginan tersebut patut dipertanyakan.
"Bagaimana pemerintah akan berdaulat dah mandiri jika pengelolaannya diserahkan ke asing. Masyarakat pun pasti banyak yang menolak. Artinya jelas, ini bukan kehendak masyarakat, terang pria yang akrab disapa DJ ini, Sabtu, 21/01.
DJ sendiri secara tegas menolak gagasan tersebut. Baginya, Pemerintah dianjurkan agar lebih mengembangkan pariwisata di pulau-pulau terpencil itu.
Pasalnya, kondisi pulau yang jauh dan belum terbangun infrastruktur, berpotensi menjadi pintu masuk berbagai bentuk kejahatan. "Karena kan pulau baru benar-benar tidak ada infrastruktur, kayak di perbatasan saja, banyak petugas dan penjagaan ketat aja masih banyak penyelundupan barang-barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita tidak jangkau dan jangkauannya terlalu jauh, jangan dibuat-buat seperti itu," imbuhnya.
Kendati demikian, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, rencana pemerintah itu harus disesuai dengan undang-undang.
"Kita usahakan kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal ada kerjasama, jangan kelola asing semua atau dilepas langsung ke asing, juga perlu konsultasi ke masyarakat sekitar, jangan justru ada penolakan," tuturnya.
