|  | 

Berita Nasional

Rugikan Petani, Jaelani PKB Desak Bulog Hentikan Potongan Kadar Hampa Gabah

SULAWESI TENGGARA– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme penyerapan gabah oleh Perum Bulog menyusul keluhan petani terkait potongan kadar hampa yang dinilai melebihi ketentuan.

Ia meminta Bulog tidak mempersulit petani dengan standar kualitas yang tidak transparan, terlebih saat memasuki masa panen raya ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan hasil panen.

“Pemerintah harus segera mengevaluasi mekanisme penyerapan gabah oleh Bulog di lapangan, terutama saat panen raya. Jangan sampai petani sudah bersusah payah memproduksi pangan, tetapi ketika panen justru dipersulit dengan berbagai alasan dan potongan yang melampaui ketentuan,” ujar Jaelani dalam keterangannya.

Jaelani menyampaikan, sejumlah petani di Muna Barat mengeluhkan Bulog yang dinilai pilih-pilih dalam menyerap gabah. Salah satu persoalan yang disoroti adalah potongan kadar hampa. Berdasarkan keterangan petani, potongan yang seharusnya sebesar 5 persen per ton justru kerap mencapai 10 persen. Praktik tersebut dinilai memangkas pendapatan petani secara signifikan.

Selain potongan kadar hampa, petani juga mengeluhkan berbagai alasan yang digunakan untuk menolak pembelian gabah, terutama ketika produksi meningkat saat panen raya. Kondisi ini membuat petani kesulitan menjual hasil panen dan memperoleh harga yang layak.

Persoalan lain yang turut dikeluhkan adalah terhentinya bantuan benih padi dari pemerintah selama lebih dari satu tahun. Padahal, bantuan benih sangat dibutuhkan untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.

“Kami meminta Kementerian Pertanian segera menindaklanjuti keluhan tersebut dan memastikan bantuan benih kembali tersalurkan secara tepat sasaran. Dukungan sarana produksi pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan standar kualitas gabah, termasuk pengukuran kadar hampa. Bulog harus memastikan setiap potongan dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan petani.

Jaelani menegaskan, Komisi IV DPR RI akan mengawal persoalan tersebut dan menyampaikannya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Perbaikan tata kelola penyerapan gabah dan distribusi bantuan sarana produksi pertanian harus menjadi perhatian, khususnya bagi petani di Sulawesi Tenggara.

Penulis : Restu
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.