|  | 

Berita Nasional

Akses BBM Petani dan Nelayan Terbatas, Iyeth Bustami Dorong Penambahan Sub-Penyalur hingga Desa

RIAU– Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Iyeth Bustami, mendorong pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta badan usaha penyalur memperluas jaringan sub-penyalur BBM resmi hingga ke tingkat desa. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin pemerataan akses energi, terutama bagi petani dan nelayan di wilayah pedesaan dan pesisir, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I.

“Petani dan nelayan merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional. Karena itu, akses mereka terhadap BBM bersubsidi tidak boleh terhambat oleh jarak maupun minimnya titik distribusi resmi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM yang mudah dijangkau dan terjangkau bagi masyarakat produktif di pelosok,” ujar Iyeth.

Menurut Iyeth, keterbatasan lembaga penyalur resmi di sejumlah wilayah membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut memaksa sebagian petani dan nelayan membeli BBM melalui pengecer dengan harga lebih tinggi karena jarak menuju SPBU atau lembaga penyalur resmi cukup jauh.

Situasi ini berdampak langsung terhadap biaya operasional nelayan maupun biaya produksi pertanian. Padahal, BBM merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari melaut hingga mengolah lahan pertanian.

Ia menilai, penambahan sub-penyalur resmi hingga ke desa dapat menjadi solusi untuk memperpendek rantai distribusi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pengecer tidak resmi. Selain memudahkan akses, keberadaan titik distribusi resmi juga memungkinkan penyaluran BBM bersubsidi lebih terukur, transparan, dan mudah diawasi.

Iyeth juga mendorong agar pemerintah memberikan kemudahan prosedur dan perizinan bagi pembentukan sub-penyalur BBM. Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan sub-penyalur sehingga distribusi energi dapat menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

“Jangan sampai masyarakat di desa harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah daerah, BPH Migas, dan badan usaha penyalur perlu memperkuat koordinasi agar sub-penyalur resmi bisa hadir lebih dekat dengan sentra pertanian dan perikanan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Fraksi PKB di Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerataan distribusi energi agar subsidi BBM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya petani dan nelayan sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Penulis : Muhammad Ridho
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.