RUU Perampasan Aset Disahkan, Komisi III: Pelaku Investasi Bodong Bisa Dirampas Asetnya

JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya resmi disahkan menjadi undangan-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mengatakan, salah satu yang diatur adalah pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi seperti investasi bodong bisa dirampas asetnya.
“Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas asset pelakunya”, kata Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah.
Pasal 4 ayat (3) butir (f) menyatakan, “ Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas”.
Dalam penjelasan pasal ini juga disebutkan, “Yang dimaksud dengan “tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas” antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto’.
Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset ini tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya.
Data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) November 2026 ini menyebutkan, 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.
Data OJK juga mengungkapkan, Zahra Berkah diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member.
MAERA diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Kasus terbaru yang ditangani Kepolisian penipuan melalui aplikasi Tenun Tonic dimana ada kemungkinan korban mengalami taksiran kerugian mencapai hingga Rp200 miliar.
Dengan hadirnya ketentuan yang diatur dalam UU baru ini, masyarakat yang menjadi korban investasi bodong bisa mendapatkan kembali hak keuangannya.
“Dengan berprinsip Maqashid Syariah yaitu hifdzul mal atau menjaga harta, alhamdulillah UU ini mengatur Pasal 40 ayat (3) huruf (j), dan Pasal 41 ayat (3) huruf (b) bahwa aset yang dirampas pelaku investasi bodong itu dikembalikan pada korban kejahatan tindak pidananya. Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita”, tegas alumni Pondok Pesantren Denanyar Jombang ini.
Penulis: Cak Munir
Editor: Khafidlul Ulum


