|  | 

Berita Nasional

Pengungsi di Tanah Papua, Anisah Syakur PKB : Jangan Ada Hak Dasar yang Terabaikan

JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, meminta pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani para pengungsi di Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Langkah terpadu tersebut dinilai sangat krusial guna menjamin keselamatan sekaligus pemenuhan hak-hak dasar warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat gangguan keamanan.

“Persoalan pengungsi di Papua bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, serta tempat tinggal yang layak,” tegas Anisah di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Anisah menilai bahwa krisis pengungsian yang telah berlangsung cukup lama tersebut membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar pemberian bantuan darurat sesaat. Pemerintah diimbau untuk segera merumuskan langkah konkret mulai dari validasi pendataan warga terdampak hingga penyiapan solusi jangka panjang bagi kelangsungan hidup mereka.

“Koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting agar penanganan pengungsi tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada pembagian tugas yang jelas, pendataan yang akurat, serta kebijakan yang terukur untuk memberikan kepastian terhadap keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya.

Legislator PKB asal Jawa Timur ini mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga kemanusiaan di lapangan. Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi logistik pangan, layanan medis, dan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi berjalan tanpa hambatan.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah mengalami kesulitan akibat konflik dan persoalan keamanan justru harus menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan kemanusiaan dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pemerintah,” kata Anisah.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan pemulihan keamanan bagi para pengungsi yang berkeinginan pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun, apabila situasi di wilayah asal dinilai belum kondusif, negara wajib menyediakan hunian sementara yang aman dan manusiawi sampai kondisi benar-benar pulih.

“Kami di Komisi XIII DPR RI mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti secara nyata. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu melindungi keselamatan, martabat, serta seluruh hak-hak dasar masyarakat terdampak di Tanah Papua,” pungkas Anisah Syakur.

Penulis : Adi
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.