Jelang Libur Nataru, Ahmad Fauzi PKB Minta Pemerintah Perketat Kelaikan Armada

JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Fauzi, mendesak pemerintah untuk segera memastikan kesiapan infrastruktur jalan sekaligus memperketat pengawasan kelaikan angkutan darat dan kapal penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang dinilai wajib diimbangi dengan langkah mitigasi konkret guna menekan angka kecelakaan transportasi.
“Angka kecelakaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi, sehingga pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Jangan sampai tingginya mobilitas masyarakat tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan transportasi yang memenuhi standar keselamatan,” ujar legislator PKB dari Daerah Pemilihan Banten I tersebut di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ahmad Fauzi menyoroti data Kementerian Perhubungan yang mencatat 3.184 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 403 korban meninggal dunia selama periode Nataru 2025/2026, serta laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengenai delapan kecelakaan pelayaran sepanjang tahun lalu. Pada sektor infrastruktur darat, Kementerian Pekerjaan Umum diinstruksikan segera menambal jalan berlubang, melengkapi rambu lalu lintas, serta memperbaiki penerangan jalan umum di titik-titik rawan kecelakaan sebelum puncak arus keberangkatan dimulai.
“Jalan berlubang, minim penerangan, dan rambu yang tidak memadai harus segera ditangani serta dipetakan perbaikannya sebelum puncak arus Nataru. Jangan sampai persoalan infrastruktur yang bisa diantisipasi sejak awal justru membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Selain kesiapan jalur darat, ia meminta Kementerian Perhubungan memperketat uji petik kelaikan (ramp check) terhadap bus antarkota maupun angkutan pariwisata, meliputi sistem pengereman, ban, mesin, hingga dokumen operasional. Pengawasan terhadap jam kerja, waktu istirahat, dan kondisi kesehatan pengemudi juga dinilai mutlak diperketat guna mencegah kecelakaan fatal akibat kelelahan berkendara jarak jauh.
“Bus yang tidak laik jalan tidak boleh dipaksakan beroperasi karena pemeriksaan harus benar-benar memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan dan pengemudinya dalam kondisi prima. Keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan demi mengejar jumlah perjalanan,” Ahmad Fauzi.
Pada sektor penyeberangan laut, ia mengingatkan otoritas pelabuhan dan operator kapal untuk mematuhi batas kapasitas muatan, akurasi manifes penumpang, serta kelengkapan alat keselamatan berkaca dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali akibat kelebihan muatan pada Juli 2025. Pemerintah ditegaskan agar tidak sekadar mengejar kelancaran arus lalu lintas dan tingginya volume penumpang, melainkan menjamin seluruh pemudik maupun wisatawan tiba di tujuan dengan selamat.
“Jangan sampai tingginya permintaan penyeberangan membuat operator mengabaikan ketentuan keselamatan sehingga pemeriksaan kapal tidak boleh hanya menjadi formalitas. Pada akhirnya, yang harus kita pastikan bukan hanya masyarakat bisa berangkat dan sampai ke tujuan dengan lancar, tetapi juga selamat,” pungkas Ahmad Fauzi.
Penulis : Yudi
Editor : Rach Alida


