|  | 

Berita Nasional

Atasi Banjir Rob dan Abrasi Pantura, DPR Minta BOPPJ Sinergi dengan Pemda

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, menegaskan bahwa keberpihakan kepada nelayan dan petambak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) wajib menjadi fokus utama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Setiap tahapan perencanaan maupun pengembangan kawasan pesisir, termasuk proyek Giant Sea Wall, dituntut menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Keberpihakan pada nelayan dan petambak di Pantura harus tetap menjadi perhatian utama, supaya penataan kawasan pesisir dan pembangunan Giant Sea Wall benar-benar melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan warga,” ujar Jaelani di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Jaelani menanggapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI bersama jajaran pimpinan BOPPJ yang dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut mengagendakan perkenalan BOPPJ sebagai mitra kerja baru parlemen sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

“Kami di Komisi IV DPR RI mendukung upaya penguatan ketahanan pesisir Pantura, namun pelaksanaannya harus dibarengi keberpihakan yang jelas bagi nelayan dan petambak serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini menilai kehadiran BOPPJ yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 sangat dibutuhkan untuk mengatasi ancaman banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Kendati demikian, upaya perlindungan infrastruktur kawasan pesisir tidak boleh sampai menutup akses melaut para nelayan maupun menggusur area usaha tambak rakyat.

“Perlindungan kawasan pesisir jangan sampai justru memutus akses melaut nelayan atau merugikan usaha petambak yang selama ini menggantungkan hidupnya di wilayah Pantura. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan ekonomi rakyat pesisir harus dijaga secara konsisten,” kata Jaelani.

Dalam kerangka fungsi pengawasan dan penganggaran, ia mendorong agar penyusunan program kerja BOPPJ dalam usulan pagu RKA 2027 sebesar Rp481,11 miliar turut memprioritaskan mitigasi dampak sosial-ekonomi warga lokal. Sinergi lintas instansi antara BOPPJ, kementerian terkait, serta pemerintah daerah di lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota cakupan Pantura dinilai krusial agar penataan kawasan berjalan harmonis.

“Sinergi antara BOPPJ, kementerian terkait, dan pemerintah daerah mutlak diperkuat agar masa transisi penataan kawasan berjalan harmonis tanpa merugikan pelaku usaha perikanan rakyat. Komisi IV DPR akan terus mengawal pelaksanaan anggaran dan program kerja BOPPJ agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir,” pungkas Jaelani.

Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.