Mafirion PKB Dorong Setneg Bangun Dashboard Digital untuk Kendalikan Informasi Pemerintahan

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendorong Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) membangun dashboard digital sebagai pusat kendali data dan informasi pemerintahan. Sistem ini diperlukan untuk memantau perkembangan kebijakan, pengaduan masyarakat, hingga berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik secara cepat, akurat, dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Rabu (18/11). Menurutnya, sebagai institusi strategis di lingkungan kepresidenan, Setneg harus menjadi simpul konsolidasi informasi yang membantu Presiden memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pemerintahan.
Ia menilai, teknologi seperti AI-Powered Government Intelligence & Control Center dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat kendali digital yang mampu mengintegrasikan data kementerian dan lembaga, memantau pengaduan masyarakat, membaca perkembangan isu di media sosial, serta menyajikan analisis sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Kami meminta Setneg tidak hanya dipandang sebagai institusi administratif yang mengurus kesekretariatan Presiden. Setneg harus menjadi simpul konsolidasi informasi strategis pemerintahan. Presiden harus mengetahui persoalan yang terjadi di kementerian dan lembaga, perkembangan kebijakan, hingga masalah yang dihadapi masyarakat dan penyelesaiannya,” ujar Mafirion.
Mafirion menegaskan, dashboard digital yang diusulkan tidak boleh sekadar menjadi aplikasi penampil statistik dan capaian kinerja. Sistem tersebut harus berfungsi sebagai pusat kendali informasi yang mengintegrasikan data, pengaduan masyarakat, perkembangan kebijakan, tindak lanjut persoalan, serta komunikasi publik.
Ia menyoroti belum optimalnya integrasi data dan informasi antarlembaga. Akibatnya, ketika muncul persoalan pelayanan publik atau isu di tengah masyarakat, pemerintah kerap terlambat memberikan penjelasan yang utuh. Bahkan, perbedaan informasi antarinstansi dapat memicu kebingungan dan membuka ruang bagi disinformasi.
“Jangan sampai masyarakat menyampaikan pengaduan, tetapi pemerintah tidak memiliki data yang cukup untuk menjawab. Ketika muncul informasi keliru, pemerintah juga tidak boleh terlambat memberikan klarifikasi. Negara harus mampu menjelaskan setiap persoalan berdasarkan data dan fakta,” tegasnya.
Mafirion mengingatkan, lemahnya pengelolaan informasi dapat berdampak pada pelaksanaan sekaligus persepsi masyarakat terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berpotensi tidak dipahami secara utuh apabila pemerintah tidak menyampaikan informasi mengenai tujuan, mekanisme, manfaat, dan perkembangan pelaksanaannya. “Kami meminta agar program Presiden yang memiliki tujuan dan arah kebijakan baik dapat tersampaikan dengan baik. Keterlambatan klarifikasi dan informasi yang simpang siur bisa membangun persepsi negatif terhadap program pemerintah,” katanya.
Menurutnya, kecepatan dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjelaskan setiap kebijakan, mulai dari alasan pengambilan keputusan hingga manfaatnya bagi masyarakat. “Presiden membutuhkan kendali informasi, kementerian membutuhkan koordinasi, dan masyarakat membutuhkan transparansi. Negara harus lebih cepat menghadirkan fakta daripada membiarkan disinformasi berkembang. Karena itu, Setneg perlu memiliki ruang kontrol data dan informasi pemerintahan yang terintegrasi,” pungkasnya.
Editor : Rach Alida Bahaweres


