Tolak Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kajian Ilmiah, Waka Komisi X DPR: Libatkan Akademisi

JAKARTA— Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah mengkaji ulang secara komprehensif wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Kebijakan menyangkut keberlangsungan satwa yang terancam punah tersebut dinilai tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa tanpa landasan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya, kami tidak mendukung pemindahan badak jawa yang dilakukan tanpa kajian ilmiah yang benar-benar komprehensif. Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup badak jawa yang merupakan kekayaan biodiversitas Indonesia,” ujar Lalu Hadrian di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lalu Hadrian menekankan bahwa dari perspektif riset, inovasi, dan pendidikan tinggi yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, setiap kebijakan konservasi spesies langka wajib bertumpu pada pembuktian ilmu pengetahuan, bukan sekadar asumsi. Pemerintah dituntut memastikan kelayakan kawasan habitat kedua secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan sumber air, hingga potensi risiko kesehatan selama proses adaptasi berlangsung.
“BRIN dan perguruan tinggi harus diberikan ruang untuk melakukan kajian secara independen dan mendalam dengan melibatkan ahli biologi, ekologi, kedokteran hewan, genetika, hingga kehutanan. Jangan sampai keputusan strategis seperti ini diambil sebelum hasil penelitian memberikan kepastian yang memadai,” tegasnya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memandang polemik konservasi badak jawa harus menjadi momentum memperkuat kemandirian riset serta inovasi teknologi keanekaragaman hayati nasional. Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk pemantauan populasi, rekayasa genetika, hingga sistem deteksi dini ancaman penyakit wajib dikembangkan secara berkelanjutan.
“Penelitian mengenai badak jawa perlu dikembangkan mulai dari pemetaan populasi, penelitian genetika untuk menjaga keragaman, pengembangan teknologi reproduksi satwa langka, hingga sistem deteksi dini ancaman bencana. Indonesia tidak boleh hanya dikenal kaya biodiversitas, tetapi juga harus unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pelestariannya,” kata Lalu Hadrian.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar wacana pengembangan habitat kedua tidak dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian, pengawasan, maupun alokasi anggaran perlindungan habitat asli di Ujung Kulon. Selain itu, pemerintah didorong segera menyusun peta jalan riset dan inovasi nasional penyelamatan badak jawa bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kampus, serta lembaga konservasi terkait.
“Pengembangan habitat kedua tidak boleh mengurangi perlindungan dan dukungan anggaran terhadap habitat utama di Ujung Kulon. Pemerintah perlu menyusun peta jalan riset jangka panjang dengan target terukur, pendanaan memadai, dan evaluasi jelas bersama BRIN serta perguruan tinggi,” pungkas Lalu Hadrian Irfani.
Penulis: Khafidlul Ulum
Editor: Nono Suwarno


