Tak Cukup Jaga Kedaulatan, Komisi II Zainul Dorong Perkuat Ekonomi Masyarakat Perbatasan

JAKARTA – Pembangunan wilayah perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada penjagaan kedaulatan negara. Penguatan ekonomi masyarakat juga harus menjadi prioritas agar warga di kawasan terluar Indonesia mampu tumbuh mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Senin (16/11/2026).
Zainul menilai, ketimpangan infrastruktur dan pelayanan dasar di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dibandingkan negara tetangga masih menjadi persoalan serius. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat.
Ia mengaku pernah mengunjungi sejumlah wilayah terluar Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, Pulau Miangas, dan Pulau Rote. Dari pengalaman tersebut, ia melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan.
"Jika selama ini kita lebih menonjolkan pendekatan kedaulatan, mungkin ke depan kita harus lebih banyak berfokus pada pendekatan pemberdayaan, terutama ekonomi. Kedaulatan tetap penting, tetapi pemberdayaan ekonomi juga harus menjadi prioritas," kata Zainul.
Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat justru dapat menjadi salah satu penopang penting bagi kedaulatan negara. Sebab, masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi produktif akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan wilayahnya secara mandiri.
Zainul menekankan, program pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berkutat pada penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, seperti air bersih dan fasilitas kesehatan. Pemerintah juga perlu mendorong aktivitas ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta kemandirian warga.
"Kalau mereka punya kegiatan ekonomi produktif, kebutuhan-kebutuhan infrastrukturnya juga akan bisa dipenuhi secara mandiri oleh warga masyarakat. Tidak menggantungkan terus kepada pemerintah," ujarnya.
Karena itu, Zainul mengusulkan agar BNPPDT mulai mengembangkan proyek percontohan atau piloting project pemberdayaan ekonomi di sejumlah kawasan perbatasan.
Menurutnya, program pemenuhan layanan dasar harus tetap berjalan, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan perbatasan diharapkan tidak hanya memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Penulis: Aji
Editor: Khafidlul Ulum


