|  | 

Berita Nasional

Komisi IX Neng Eem: Kewajiban Dana Cadangan Pesangon Harus Jadi Jaminan Nyata bagi Pekerja

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyambut baik ketentuan kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk menjamin hak pekerja, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama ini, tidak sedikit pekerja yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan pesangon akibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit.

“Pesangon bukan belas kasihan perusahaan, melainkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi. Karena itu, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon harus menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan sejak awal hubungan kerja,” ujar Neng Eem.

Ia menjelaskan, Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.

Neng Eem menegaskan, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Mekanisme pencairannya juga harus sederhana agar pekerja tidak kembali dipersulit ketika menuntut haknya.

“Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan, tetapi ketika terkena PHK justru harus berjuang sendiri mendapatkan pesangon. Negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang memperjelas besaran kewajiban perusahaan, mekanisme penyetoran, lembaga pengelola, sistem pengawasan, hingga prosedur pencairan dana.

Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik dunia usaha agar perlindungan pekerja tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan perusahaan.

“Perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan. Kita ingin perusahaan terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi hak-hak pekerja juga harus terjamin,” katanya.

Neng Eem berharap dana cadangan pesangon benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan industrial.

“Negara tidak boleh membiarkan pekerja kehilangan haknya hanya karena perusahaan tidak siap membayar pesangon. Pekerja adalah bagian penting pembangunan ekonomi nasional. Kesejahteraan dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Penulis: Fani Rusul
Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.