Pendampingan SNI UMKM Belum Merata, PKB Minta Pemerintah Perkuat Pembinaan
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Siti Mukaromah, mendorong pemerintah memperluas pendampingan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerataan pendampingan diperlukan agar UMKM kian mampu meningkatkan kualitas produk dan memperkuat daya saing pasar.
"Kami meminta agar pemerintah memperluas pendampingan pendampingan penerapan SNI bagi pelaku UMKM. Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan UMKM sehingga berdampak positif bagi pelaku UMKM,” ucap Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah di Jakarta, Rabu (11/11/2026)
Erma, menilai akses pelaku UMKM terhadap program standardisasi produk hingga kini masih belum merata. Menurutnya, kesenjangan terlihat dari aspek pemahaman, akses informasi, kemampuan teknis, hingga keterbatasan pembiayaan untuk memenuhi persyaratan SNI. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan mengikuti proses standardisasi. Padahal, pemenuhan standar produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
“Pemerintah perlu memastikan pendampingan SNI benar-benar dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM, termasuk yang berada di daerah. Jangan sampai program standardisasi hanya dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah memiliki kemampuan dan akses informasi memadai,” ujar Erma. Ia menilai biaya sertifikasi, prosedur yang harus dilalui, serta keterbatasan pendampingan teknis masih menjadi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi Sekretariat Kabinet terhadap pelaksanaan program SNI Bina UMK, dari 4.361 UMK yang diverifikasi untuk pembinaan lanjutan per 4 Desember 2023, hanya 1.100 pelaku usaha atau sekitar 25,22 persen yang memberikan respons. Sementara itu, sebanyak 3.261 UMK atau sekitar 74,77 persen tidak merespons, memiliki kontak tidak aktif, atau tidak melanjutkan proses pembinaan.
Menurut Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini mengatakan, data tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan. Pendataan pelaku usaha harus diikuti dengan komunikasi aktif, pemantauan, dan pembinaan berkelanjutan agar program standardisasi tidak berhenti pada tahap sosialisasi.
“Pendampingan SNI jangan hanya berhenti pada pemenuhan persyaratan dan penerbitan sertifikat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana standardisasi dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan berdampak pada peningkatan omzet UMKM,” tegasnya.
Selain memperluas jangkauan pendampingan, Erma juga mendorong penyederhanaan prosedur sertifikasi dan penguatan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan skema pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan masing-masing usaha sehingga penerapan standar tidak justru menjadi beban tambahan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), kementerian terkait, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping. Sinergi antarlembaga diperlukan agar program pembinaan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Penguatan program SNI Bina UMK diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan atau memperoleh sertifikat. Keberhasilan program juga harus diukur dari peningkatan kualitas produk, pertumbuhan omzet, serta kemampuan UMKM menembus pasar yang lebih luas.
Penulis: Hirni
Editor: Rach Alida Bahaweres
