Gerbang Tani Dikukuhkan, Gus Muhaimin Dorong Reforma Agraria Jadi Jalan Kesejahteraan
JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengukuhkan Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (DPN Gerbang Tani) di bawah kepemimpinan Idham Arsyad periode 2026–2031 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi momentum bersejarah bagi perjuangan petani, nelayan, masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejuang reforma agraria, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta seluruh fraksi dan partai politik di DPR RI yang telah berkontribusi dalam melahirkan regulasi tersebut.
"Ini kebahagiaan bagi seluruh petani dan seluruh pihak, terutama orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan, untuk kembali mendapatkan peluang masa depan melalui reforma agraria," ujar Gus Muhaimin.
Menurutnya, lahirnya UU Reforma Agraria merupakan prestasi penting DPR dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, pemerintah juga telah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan penyelenggaraan reforma agraria.
"Ini prestasi Pak Prabowo yang harus kita syukuri. Lahirnya Badan Reforma Agraria ini merupakan prestasi yang sangat fundamental. Bahkan, teman-teman pejuang reforma agraria menyebut ini sebagai proklamasi kedua," ungkapnya.
Gus Muhaimin menilai keberadaan BRAN diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas lahan pertanian, mempercepat penyelesaian konflik agraria, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Dengan demikian, reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah, tetapi harus diikuti pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Yang kita harapkan adalah petani mendapatkan kepastian lahan pertanian, kepastian produksi, dan kepastian ekosistem ekonomi rakyat kecil. Ini akan menjadi fondasi untuk mewujudkan petani yang produktif dan sejahtera," tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar, mulai dari ketersediaan pupuk, akses terhadap pasar, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin menjelaskan bahwa keberpihakan kepada petani dan nelayan merupakan bagian dari perjuangan panjang PKB sejak partai tersebut berdiri. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, tetapi berbagai persoalan struktural yang dihadapi belum sepenuhnya terselesaikan.
"Ini memang perjuangan lama. Sejak PKB lahir, yang menjadi beban dan tanggung jawab kita adalah membela sebagian besar rakyat kita, yaitu petani. Selama ini persoalan mereka tidak kunjung selesai dan sekarang mulai ada tanda-tanda baik dengan lahirnya UU Reforma Agraria," katanya.
Gus Muhaimin menegaskan, keberpihakan terhadap petani dan nelayan bukan semata-mata agenda politik PKB, melainkan kebutuhan mendasar bagi masa depan bangsa. Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal jika sektor pertanian dan perikanan tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai.
"Kalau negara ini mau maju, rakyatnya sejahtera, makmur, daya belinya tinggi, dan pertumbuhan ekonominya baik, ya harus dimulai dari pertanian. Tidak ada jalan lain, petani dan nelayan harus menjadi perhatian utama," pungkasnya.
Melalui pengukuhan DPN Gerbang Tani periode 2026–2031, PKB berharap Gerbang Tani semakin memperkuat perannya sebagai wadah perjuangan petani dan nelayan, sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat agraris dengan kebijakan pembangunan nasional.
