Terkait Dugaan Penyadapan ke Presiden, Gus Rivqy Minta Hukum Harus Ditegakan
JAKARTA-Ketua Umum DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, memberikan tanggapan tegas terkait isu dugaan makar dan upaya pelecehan terhadap pemerintahan yang sah. Menurutnya, segala bentuk tindakan makar atau penghinaan terhadap pemerintah yang memiliki legitimasi hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila memang terjadi sebuah terbukti dan terjadi sebuah makar ataupun pengkhianatan terhadap pemerintah yang memang benar-benar memiliki legal, maka memang harus semestinya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2026)
Ia menegaskan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak ada tempat bagi upaya-upaya makar untuk dibenarkan. Pihaknya selalu menggaungkan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.
“Jadi jika ada tindakan makar yang menyasar tubuh pemerintahan, maka hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya,” tegas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ketika disinggung mengenai apakah sudah ada reaksi khusus atau langkah koordinasi dari DPR RI menyikapi situasi politik yang dinilai bergerak cepat, terutama terkait isu pengerahan sejumlah personel militer ke Jakarta, Gus Rivqy menyebutkan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan situasi.
“Belum, belum. Kita mengikuti isu yang berkembang dulu, nanti apa yang perkembangan yang akan terjadi, nanti kita akan update lagi,” pungkasnya.
