Dirut PLN Diganti, DPR Harap Pemadaman Listrik Tak Terulang
JAKARTA-Penggantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo menjadi Suroso Isnandar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rabu malam (14/10/2026) mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim menilai, tugas berat telah menanti Dirut PLN yang baru, terutama dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mencegah terulangnya pemadaman listrik berskala luas atau blackout.
Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim, meminta pergantian pimpinan PLN tidak sekadar menjadi pergantian figur, tetapi harus diikuti pembenahan nyata dalam tata kelola, pengawasan, dan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Hal ini menyusul peristiwa blackout yang melanda Batam dan Bintan pada Senin (12/10/2026).
“Kami mengucapkan selamat kepada Dirut PLN yang baru. Namun, ada tugas berat yang menanti. Pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja PLN secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban pemadaman listrik berskala luas seperti yang terjadi di Batam dan Bintan,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Ketika pasokan listrik terhenti dalam waktu lama, kehidupan sehari-hari ikut terganggu. Aktivitas ekonomi, pelayanan publik, komunikasi, hingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat berjalan secara normal.
“Ketika blackout terjadi, kehidupan masyarakat seolah ikut terhenti. Banyak warga terpaksa bertahan dalam kegelapan, tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala. Padahal, masyarakat membutuhkan listrik untuk beraktivitas, berkomunikasi, bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Ia menyoroti pemadaman listrik di Batam dan Bintan yang berlangsung sejak pagi hingga tengah malam. Situasi semakin menyulitkan karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pemadaman maupun perkiraan waktu pemulihan pasokan listrik.
Dampak blackout juga dirasakan masyarakat yang bergantung pada layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah ATM tidak beroperasi sehingga warga yang tidak memiliki uang tunai mengalami kesulitan melakukan transaksi. Gangguan listrik juga berpotensi menghambat kegiatan usaha, pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat yang mengandalkan jaringan komunikasi dan perangkat elektronik.
“Bayangkan masyarakat yang harus beraktivitas sepanjang hari tanpa listrik, sementara mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ada yang kesulitan mengambil uang, pelaku usaha tidak bisa beroperasi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga terganggu. Ini bukan sekadar persoalan lampu padam, tetapi menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Gus Rivqy menegaskan, PLN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Keandalan pasokan listrik tidak cukup diukur dari kemampuan menyediakan energi, tetapi juga dari kesiapan sistem menghadapi gangguan dan kecepatan memulihkan layanan ketika terjadi keadaan darurat.
Ia meminta Dirut PLN yang baru segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab blackout Batam dan Bintan. Investigasi harus mencakup kondisi jaringan transmisi dan distribusi, keandalan pembangkit, sistem proteksi, serta koordinasi operasional yang berkaitan dengan terjadinya gangguan.
“PLN harus melakukan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat secara transparan. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem maupun pengawasan, harus segera diperbaiki. Jangan hanya memulihkan listrik setelah gangguan terjadi, tetapi memastikan sistem benar-benar siap agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Selain pembenahan teknis, ia juga menekankan pentingnya sistem komunikasi krisis yang efektif. PLN harus memberikan informasi secara cepat, akurat, dan berkala ketika terjadi gangguan, termasuk wilayah terdampak, penyebab sementara jika telah diketahui, langkah penanganan, serta perkiraan waktu pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak pemadaman, menyiapkan kebutuhan mendesak, dan mengatur kembali aktivitasnya. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi situasi darurat tanpa informasi yang memadai.
Gus Rivqy mengingatkan, gangguan kelistrikan berskala luas bukan kali pertama terjadi. Blackout juga melanda Sumatera pada Mei 2025, disusul peristiwa pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera pada Juni dan Juli 2026.
“Rentetan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai pemadaman listrik berskala luas dianggap sebagai kejadian biasa yang hanya diselesaikan dengan menyalakan listrik kembali. Harus ada perbaikan mendasar, penguatan infrastruktur, pemeliharaan berkala, dan mekanisme pencegahan yang terukur,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan baru PLN mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan keandalan sistem, pengawasan yang lebih ketat, serta kesiapan menghadapi gangguan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi dibayangi kekhawatiran akan pemadaman mendadak yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari.
“Keberhasilan Dirut PLN yang baru bukan hanya dilihat dari capaian bisnis perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya memastikan masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang andal. Jangan biarkan warga kembali bertahan dalam kegelapan karena kegagalan sistem yang seharusnya bisa dicegah. Listrik harus hadir untuk menopang kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
