Gula Impor Sering Merembes ke Pasar, DPR Minta Pemerintah Lindungi Nasib Petani Tebu
JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah membenahi tata kelola pergulaan nasional dan memperketat pengawasan impor gula rafinasi. Langkah ini dinilai mendesak guna mencegah rembesan gula rafinasi industri ke pasar konsumsi yang merusak harga gula kristal putih (GKP) milik petani tebu lokal.
“Ini sebenarnya penyakit tahunan yang terus berulang di Komisi VI. Kita perlu memastikan tata kelola gula nasional benar-benar diperbaiki secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan sekadar pemadam kebakaran tiap tahun,” ujar Nasim dalam RDPU Panja Impor Gula bersama APTRI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Nasim menyoroti kebocoran gula rafinasi mentah impor yang kerap disalahgunakan dan membanjiri pasar eceran masyarakat. Pemerintah diminta transparan serta memperketat kriteria penerima izin impor agar distribusi gula industri tidak menekan daya serap gula hasil panen dalam negeri.
“Yang perlu kita kawal ketat adalah siapa penerima izinnya, berapa volumenya, dan ke mana distribusinya. Jangan sampai gula rafinasi yang diperuntukkan bagi industri justru merembes ke pasar konsumsi,” katanya.
Legislator asal Jawa Timur ini menegaskan bahwa produksi GKP nasional sejatinya sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Kebijakan impor hanya boleh difokuskan untuk menambal kebutuhan industri makanan-minuman secara terukur dan terkendali.
“Jangan sampai produksi gula dalam negeri sulit terserap, sementara pada saat yang sama gula rafinasi justru membanjiri pasar konsumsi. Penyelamatan petani tebu lokal harus jadi prioritas,” tegas Nasim.
Selain pembenahan rantai impor, Nasim mendesak efektivitas program revitalisasi pabrik gula nasional yang dikelola BUMN seperti PTPN dan SGN. Peremajaan mesin penggilingan dituntut menghasilkan lonjakan kapasitas produksi nyata dan tidak sekadar formalitas proyek fisik.
“Kalau pabrik gula sudah direvitalisasi, harus ada peningkatan produksi dan produktivitas yang terukur. Jangan sampai revitalisasi hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi hasilnya tidak sesuai target,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah bijak dalam menghitung ulang formula harga pembelian tebu dan gula di tingkat petani. Penetapan harga harus mencerminkan kalkulasi biaya produksi pertanian yang terus membengkak akibat keterbatasan akses pupuk.
“Pemerintah harus mencari titik keseimbangan yang adil. Petani harus mendapatkan harga yang layak dan pabrik punya ruang berproduksi, namun harga eceran bagi konsumen juga tetap terjaga,” ungkap politikus asal Situbondo itu.
Nasim optimistis industri gula nasional mampu mencapai kemandirian jika praktik perembesan gula rafinasi dihentikan total. Sinergi antara perbaikan tata niaga dan jaminan pasokan pupuk bagi petani menjadi kunci utama kedaulatan pangan nasional.
“Kalau tata kelola impor diperbaiki dan kebocoran gula rafinasi dihentikan, fondasi industri gula nasional akan jauh lebih kuat menuju kemandirian. Kepastian penyerapan hasil panen petani adalah kuncinya,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
