RUU LLAJ Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Fraksi PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) resmi ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Ahmad Fauzi, menegaskan pentingnya regulasi baru yang adaptif, menjamin keselamatan publik, serta berkeadilan bagi seluruh ekosistem transportasi.
Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan substantif, dalam RUU LLAJ tersebut. Salah satunya terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran dimensi dan muatan berlebih (over dimension overload / ODOL). Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan. PKB menuntut agar regulasi baru memperluas subjek hukum sanksi tersebut hingga menyasar pemilik kendaraan maupun penyewa.
"Pengaturan mengenai sanksi yang selama ini lebih kepada sopir, perlu juga dipertimbangkan untuk diberikan kepada pemilik kendaraan atau penyewa. Revisi UU LLAJ harus menghasilkan aturan yang adaptif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi," ujar Ahmad Fauzi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Selain masalah ODOL, kata Fauzi Fraksi PKB menyoroti perlunya kepastian hukum bagi moda transportasi daring (online), baik roda dua maupun roda empat, yang secara sosiologis telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat modern. PKB mendesak agar regulasi perpajakan serta retribusi layanan angkutan berbasis aplikasi dirumuskan secara transparan dan adil agar tidak mencekik pengemudi maupun pengguna jasa.
Catatan krusial lainnya yang disoroti Fraksi PKB, lanjut Fauzi mencakup penguatan tata kelola dana preservasi jalan agar dikelola secara akuntabel, integrasi pemanfaatan teknologi informasi seperti ETLE dan kendaraan listrik, hingga penataan ulang kelembagaan agar koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif.
"Negara harus hadir memberikan kepastian hukum terhadap transportasi daring, termasuk pengaturan kendaraan roda dua dan roda tiga. Koordinasi antar lembaga penyelenggara LLAJ juga perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih efektif untuk menyinergikan kebijakan seluruh pemangku kepentingan," pungkas legislator PKB dari Dapil Banten I tersebut.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
