Atasi Backlog Perumahan, Sudjatmiko Dorong Pemanfaatan Aset Tanah Pemerintah
JAKARTA-Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong pemerintah melakukan pemanfaatan tanah aset negara untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Sudjatmiko, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena menyangkut kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Ia menilai percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat menjadi solusi penting untuk mengurangi angka keluarga yang belum memiliki rumah.
“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko di Jakarta.
Sudjatmiko juga mendorong pemerintah memaksimalkan pemanfaatan tanah aset negara yang selama ini belum produktif untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, optimalisasi lahan milik negara dapat menjadi solusi strategis untuk menekan harga rumah sekaligus mempercepat penyediaan hunian rakyat di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang.
“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka sekitar 9,9 juta rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, terutama kelompok MBR.
Kader Fraksi PKB itu menyebut, tingginya kebutuhan rumah rakyat harus dijawab melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.
Menurut Sudjatmiko, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan UMKM pendukung.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR, serta mempercepat penyediaan lahan dan infrastruktur dasar di kawasan hunian rakyat.
“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.
