Timwas Haji PKB Soroti Minimnya Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Haji 2026
MEKKAH-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh menyoroti masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Menurutnya, persoalan kesehatan menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan haji, terlebih dengan tingginya jumlah jamaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jamaah risiko tinggi (risti).
Hal tersebut disampaikan Nihayatul berdasarkan hasil pengawasan Timwas Haji DPR di hotel-hotel jamaah di Madinah dan Makkah, diskusi dengan petugas kesehatan di kloter, hingga peninjauan langsung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah dan Makkah.
“Saya selaku anggota Timwas dari Fraksi PKB dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyoroti persoalan kesehatan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Salah satu catatan penting kami adalah masih kurangnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah,” ujar Nihayatul di Mekkah, Senin (25/6/2026).
Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kesehatan haji hanya sekitar 1.200 orang. Bahkan, dalam pelaksanaannya, Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) kini hanya terdiri dari dua tenaga kesehatan untuk satu kloter yang berisi sekitar 400 jamaah.
“Dengan komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” katanya.
Menurut Nihayatul, kebutuhan tenaga kesehatan semakin meningkat setelah adanya kebijakan rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan pasien didampingi penjaga, dan penjaga tersebut harus berasal dari petugas kesehatan.
“Dulu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus ditunggu petugas kesehatan. Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga. Akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas karena harus menjaga pasien di rumah sakit,” jelasnya.
Nihayatul juga mengungkapkan bahwa kasus penyakit dalam, bedah, hingga ortopedi cukup banyak dialami jamaah haji Indonesia. Namun, jumlah dokter spesialis yang tersedia di KKHI dinilai belum memadai.
“Dokter spesialis penyakit dalam di KKHI Madinah jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Akibatnya layanan konsultasi dan visitasi sering tertunda dan tidak bisa dilakukan setiap hari,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dokter bedah di KKHI Madinah tahun ini ditiadakan, sementara dokter ortopedi baik tahun ini maupun tahun sebelumnya juga tidak tersedia. Padahal, banyak jamaah mengalami kasus bedah maupun gangguan tulang dan persendian.
“Untuk sementara kasus-kasus bedah di-back up oleh dokter spesialis anestesi yang ada. Ini tentu menjadi perhatian serius karena kebutuhan layanan kesehatan jamaah sangat kompleks,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah minimnya tenaga kesehatan jiwa. Nihayatul menyebut saat ini hanya terdapat satu dokter spesialis kesehatan jiwa di Madinah, baik untuk layanan KKHI maupun sektor.
“Kasus gangguan kesehatan jiwa jamaah juga cukup banyak, tetapi dokter spesialis kesehatan jiwa hanya satu orang. Selain itu juga belum ada tenaga fisioterapis, padahal kebutuhan layanan fisioterapi cukup tinggi,” ujarnya.
Karena itu, Nihayatul mendorong adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan haji kloter. Ia menilai idealnya setiap kloter didampingi minimal tiga tenaga kesehatan.
“Setidaknya tiga tenaga kesehatan untuk satu kloter. Meskipun istithaah kesehatan sudah diterapkan, supervisi dari Puskeshaji sudah diperketat, dan teknologi sudah dimanfaatkan, namun kondisi di lapangan menunjukkan beban kesehatan jamaah masih sangat tinggi dan kemungkinan tidak berubah signifikan dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan penambahan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter bedah, dokter ortopedi, hingga tenaga fisioterapis dalam pelaksanaan haji mendatang.
Menurutnya, kebutuhan jumlah dokter dan dokter spesialis harus disesuaikan dengan strategi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang diterapkan pemerintah, termasuk menyesuaikan berbagai kebijakan terbaru dari Arab Saudi.
Selain soal jumlah tenaga kesehatan, Nihayatul juga menyoroti pentingnya pelibatan aktif Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, meskipun urusan haji yang kini dibawah pengawasan Kementerian Haji dan Umrah, peran lintas sektor tetap sangat dibutuhkan.
“Kementerian Kesehatan harus tetap dilibatkan secara aktif, mulai dari komunikasi dengan otoritas Arab Saudi, menyiapkan tenaga kesehatan, memastikan ketersediaan obat-obatan, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah di kloter maupun KKHI,” tegasnya.
Ia menilai kesehatan merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, berbagai persoalan seperti keterbatasan anggaran kesehatan, kebutuhan peremajaan alat kesehatan, diplomasi kewenangan KKHI dan dokter, hingga kebutuhan dokter kesehatan jiwa perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Meski demikian, Nihayatul mengapresiasi adanya peningkatan kualitas pelayanan haji tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Secara umum pelaksanaan haji 2026 mengalami peningkatan kualitas pelayanan, baik dari sisi makanan, hotel, maupun pelayanan petugas haji. Namun persoalan tenaga kesehatan ini tetap harus menjadi perhatian serius agar pelayanan jamaah semakin optimal,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
