Kapal PMI Kembali Karam di Malaysia, Mafirion PKB: Kejar Mafia Pengirim PMI Ilegal !
JAKARTA – Tragedi tenggelamnya kapal pengangkut 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di perairan Malaysia memicu keprihatinan parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyebut insiden yang menyebabkan 14 orang hilang tersebut sebagai cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya dari cengkeraman sindikat ilegal.
Hingga Rabu (13/5/2026), proses pencarian masih berlangsung, namun Mafirion menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penanganan pascakejadian. “Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal yang mempertaruhkan nyawa rakyat,” tegas Mafirion di Jakarta.
Mafirion menyoroti bagaimana sindikat perekrut ilegal selama bertahun-tahun bergerak leluasa di kantong-kantong migran, seperti Tanjungbalai Asahan, tanpa tersentuh hukum secara signifikan. Ia mendesak Kementerian P2MI dan aparat penegak hukum tidak hanya mengejar nakhoda kapal, tetapi juga membongkar aktor intelektual di balik bisnis perdagangan manusia ini.
“Jangan hanya berhenti pada korban. Aparat harus membongkar jaringan yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Kalau sindikatnya tidak diputus di hulu, tragedi memilukan seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.
Legislator PKB ini juga menyoroti masalah pelik PMI ilegal di Malaysia yang telah mengakar selama lebih dari 20 tahun. Dampak dari migrasi tidak aman ini tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga ribuan anak mereka yang kini terancam kehilangan identitas kewarganegaraan (stateless) dan akses pendidikan.
Mafirion meminta Komnas HAM dan LPSK turun tangan secara aktif untuk menyelidiki unsur kelalaian negara dan memberikan perlindungan bagi korban selamat serta keluarga mereka. “Ketika warga terpaksa mempertaruhkan nyawa lewat jalur ilegal, itu bukti negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman dan mudah diakses. Anak-anak mereka kehilangan hak pendidikan dan identitas. Negara tidak boleh terus membiarkan situasi ini,” jelas Mafirion.
Tragedi ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan dan edukasi masyarakat. Mafirion menekankan bahwa martabat warga negara tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.
“Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab utama. Pemerintah harus benar-benar serius memberantas praktik ini dari hulu sampai hilir, bukan sekadar responsif saat ada jatuh korban,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
