Harga Pupuk Turun 20 Persen, PKB: Manfaatnya Harus Sampai ke Tangan Petani
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Apresiasi itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (14/8/2026).
"Kami mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Ini merupakan langkah penting karena pupuk menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian," ujar Rina, Sabtu (15/8/2026).
Dia menegaskan penurunan harga pupuk harus benar-benar dirasakan langsung oleh petani di lapangan, bukan sekadar tercatat sebagai capaian kebijakan. Menurutnya, pupuk merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi pertanian. "Harga pupuk yang turun tentu menjadi kabar baik bagi petani. Karena itu, penurunan harga harus benar-benar dirasakan petani, bukan hanya tercatat dalam kebijakan pemerintah," katanya.
Selain soal harga, Rina menyoroti penyederhanaan hingga 143 regulasi penyaluran pupuk yang selama ini membuat distribusi ke petani berbelit dan lambat. Ia menilai langkah tersebut akan mempercepat pupuk sampai ke tangan petani. "Dulu persoalan pupuk bukan hanya soal harga, tetapi juga ketersediaannya. Sekarang dengan penyederhanaan regulasi, pupuk diharapkan bisa lebih cepat turun dan diterima langsung oleh petani," jelasnya.
Legislator asal Jawa Barat ini memastikan Komisi IV DPR akan terus mengawal kebijakan tersebut melalui kunjungan kerja dan masa reses, termasuk berdialog langsung dengan petani di daerah. Pengawasan itu turut mencakup harga pembelian hasil produksi petani agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. "Kami ingin memastikan pupuk benar-benar tersedia dan bisa diperoleh petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi kesejahteraan petani tidak ikut meningkat," tuturnya.
Rina menambahkan swasembada pangan tidak boleh hanya berorientasi pada komoditas beras, melainkan juga memperkuat kemandirian pangan berbasis protein seperti telur, ayam, dan daging sapi. Ia menegaskan Fraksi PKB berkomitmen mendukung program tersebut sembari tetap menjalankan fungsi pengawasan. "Fraksi PKB berkomitmen mendukung program swasembada pangan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat harus merasakan manfaatnya dan kita harus memastikan Indonesia terhindar dari krisis maupun kelangkaan pangan," pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
