Eks Scam Kamboja, Nihayatul Wafiroh Tekankan Seleksi Ketat dan Proses Hukum Pelaku
JAKARTA-Kasus eks pekerja scam di Kamboja mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Ia juga meminta negara wajib melindungi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, termasuk ribuan pekerja scam online di Kamboja yang saat ini meminta untuk dipulangkan ke Tanah air. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pemulangan harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, serta tidak boleh melemahkan penegakan hukum.
“Prinsipnya jelas, negara tak boleh abai terhadap keselamatan warganya, tetapi hal ini tidak boleh diartikan sebagai hal pembiaran terhadap tindak pidana” tegas Ninik dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Tentu dalam hal ini pemerintah perlu memilih secara selektif antara WNI yang secara murni menjadi korban tindak pidana perdangangan orang (TPPO) dengan WNI yang secara sadar terlibat dalam kejahatan scam internasional. Tanpa proses verfikasi yang ketat pemulangan massal justru berpotensi menciptakan masalah hukum baru di dalam negeri.
“Kalau semua dipulangkan tanpa proses seleksi yang ketat dan pendalaman, negara justru melemahkan penegakan hukum dan memberi ruang bagi kejahatan siber lintas negara” ujarnya.
Ninik juga menekankan pentingnya pendataan, asesmen hukum, dan pemeriksaan berlapis yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga menyoroti perlunya penelusuran lebih lanjut terkait aliran dana, karena kejahatan scam erat kaitannya dengan kasus pencucian uang dan jaringan kriminal lain yang terorganisir.
Di sisi lain, politisi perempuan ini juga mengingatkan agar hak-hak korban tetap menjadi prioritas utama. Bagi WNI yang terbukti menjadi korban TPPO, negara wajib memberikan perlindungan, proses rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekedar memulangkan tanpa adanya pendampingan.
“Korban harus dipulihkan, bukan distigma. Tetapi pelaku juga harus diproses secara hukum, negara harus mengambil sikap secara tegas” ucapnya.
Ninik juga menilai kasus eks pekerja scam Kamboja ini menjadi alarm keras atas kegagalan tata kelola migrasi tenaga kerja, mulai dari minimnya literasi luar negeri, lemahnya pengawasan perekrutan ilegal, hingga desakan ekonomi yang mendorong warga mengambil resiko yang amat tinggi.
Ia mendesak agar pemerintah lebih memperkuat pencegahan, termasuk penindakan tegas terhadap agen ilegal di dalam negeri, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan scam lintas negara.
“Perlindungan terhadap WNI dan ketegasan hukum harus berjalan beriringan, kalau salah satunya lemah yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat luas.” tutup Ninik.
