Akademisi IPB: Produksi Daging Ayam Berpotensi Defisit jika Program MBG Diterapkan Penuh
JAKARTA - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Andreas, menyampaikan bahwa produksi daging ayam dan telur secara nasional saat ini masih dalam kondisi surplus. Namun, menurutnya, situasi tersebut berpotensi berubah menjadi defisit apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara penuh.
“Memang saat ini produksi daging ayam dan telur masih surplus secara nasional, tetapi ketika program MBG dilaksanakan secara penuh, potensi defisit bisa terjadi. Kerentanan ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah,” ujar Prof. Andreas dalam Diskusi Publik Fraksi PKB bertajuk Danantara Kucurkan Anggaran Rp20 Trilun untuk Penguatan Peternak Lokal : Kebangkitan Industri Perunggasan Nasional?, di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).
Selain Prof Andreas, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, Direktur Kerjasama Badan Gizi Nasional Muhammad Risa, dan Praktisi Industri Unggas Eko Putro Sandjojo. Lalu hadir juga Sekjen Gabungan Asosiasi Peternakan Ayam Nasional Sugeng Wahyudi, dan akademisi IPB Prof Dwi Andreas Santoso.
Prof Andreas menjelaskan, berdasarkan kajian yang dilakukan, produksi daging ayam berpotensi mengalami defisit hingga 1.115.005 ton dan produksi telur berpotensi defisit 1.393.756 ton apabila kebutuhan meningkat akibat implementasi penuh program MBG. “Hati-hati, kalau terjadi defisit maka harga daging ayam dan telur akan meningkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai peternak kecil masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan akses kredit karena dianggap berisiko tinggi, ketiadaan akses asuransi, serta minimnya jaminan dari pemerintah. Sementara itu, biaya produksi—terutama pakan dan DOC—tidak berada dalam kendali peternak kecil.
Di sisi lain, Prof. Andreas menilai peternakan ayam kampung memiliki peluang besar untuk diperkuat. “Segmen ayam kampung lebih potensial karena tidak bersaing langsung dengan korporasi, dan penyediaan pakan lebih kompetitif karena dapat menggunakan campuran. Sayangnya, sampai sekarang belum ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan ayam kampung,” katanya.
Ia menyarankan agar sebagian besar dana Danantara diarahkan untuk pengembangan peternakan ayam kampung skala kecil, khususnya dalam penyediaan akses kredit, asuransi, dan pembibitan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya produksi ayam kampung per 5.000 ekor mencapai Rp317.224.000, dengan pendapatan kotor Rp830.968.000. Sementara biaya produksi untuk 1.000 ekor sebesar Rp41.501.000, dengan pendapatan kotor Rp162.243.000.
Prof. Andreas menekankan perlunya riset lebih mendalam terkait ayam kampung, mulai dari program seleksi, breeding, hingga pengembangan model peternakan ayam kampung dari skala kecil hingga besar. “Pemerintah harus membangun pengembangan usaha perunggasan di wilayah-wilayah merah melalui penguatan pembibitan dan pakan,” ujarnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
