Wakil Ketua Komisi X: Jangan Ada Lagi Guru Honorer Bergaji Rp 300 Ribu
JAKARTA– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya penguatan alokasi anggaran pendidikan, khususnya untuk Program Indonesia Pintar (PIP), kesejahteraan guru honorer, serta revitalisasi sekolah. Dia minta tidak ada lagi guru honorer yang bergaji Rp 300 ribu tahun depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta jajaran di gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/09/2025).
Lalu Hadrian menyatakan pihaknya mengapresiasi adanya tambahan anggaran, namun mengaku masih kecewa karena tantangan besar dunia pendidikan memerlukan solusi cepat dan menyeluruh.
“Kami dari Fraksi PKB sejak awal mendorong agar PIP juga diberikan kepada siswa TK, karena program wajib belajar yang kita canangkan adalah 13 tahun. Sayangnya, dalam rancangan anggaran yang disepakati hari ini, PIP untuk TK belum masuk, begitu juga penambahan nominal untuk SD dan SMP,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan perhatian memadai. Saat ini, masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih sangat minim. Kami meminta perhatian khusus dari Presiden agar di tahun 2026 tidak ada lagi guru yang digaji Rp300.000,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKB NTB itu juga menekankan perlunya revitalisasi sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Masih banyak gedung sekolah yang rusak dan memprihatinkan.
“Kondisi sekolah-sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak yang rusak, bahkan masih ada yang tidak memiliki MCK. Ini jelas tidak normal. Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh,” jelasnya.
Legislator asal Dapil NTB II itu memastikan Komisi X DPR RI, khususnya Fraksi PKB, akan terus menyuarakan kebutuhan tersebut agar cita-cita meningkatkan kualitas pendidikan nasional dapat terwujud.
“Meski anggaran yang ada hari ini terbatas, kami tetap berjuang. Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi kita bersama,” pungkas mantan anggota DPRD NTB itu.
Penulis : Khafidlul Ulum
