Temui Gubernur DKI, Menko Muhaimin Bahas Tata Kelola Kurban Standar Internasional
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur DKI Jakarta dan disambut langsung oleh Gubernur Pramono Anung. Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan tata kelola pemotongan hewan kurban secara nasional dengan standar yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Menko PM menyoroti kondisi pengelolaan hewan kurban di Indonesia yang dinilainya masih memprihatinkan. “Pengelolaan hewan kurban secara nasional memprihatinkan, tidak memiliki standar kualitas penanganan yang berstandar kesehatan, berstandar hewani, dan berstandar kualitas daging yang memadai,” ujar Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, DKI Jakarta dapat menjadi model percontohan nasional dalam pengelolaan kurban yang sehat, halal, dan berstandar internasional. “DKI bisa menjadi percontohan pengelolaan hewan kurban yang berstandar internasional, halal standar internasional. Itu yang akan menjadi model secara nasional,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperbanyak pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan meningkatkan kualitas fasilitas yang sudah ada. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap masjid-masjid agar tata kelola pemotongan hewan kurban sesuai dengan prinsip kesehatan dan kehalalan.
“Langkah konkretnya, mungkin pemda punya pusat pemotongan hewan yang ada diperbaiki, kemudian kita berharap pemda membuat sebanyak-banyaknya rumah-rumah pemotongan hewan dan membantu masjid-masjid menggunakan tata kelola pemotongan hewan kurban halal yang sehat,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kemenko PM akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan kurban berjalan lebih profesional, higienis, dan sesuai kaidah syariat. Model pengelolaan dari DKI Jakarta diharapkan bisa direplikasi di berbagai daerah demi mewujudkan standar nasional dalam penanganan hewan kurban.
