Harga Beras Mahal, Pemerintah Diminta Gerak Cepat
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, mendesak pemerintah bergerak cepat mengatasi lonjakan harga beras yang kian memberatkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di 191 daerah di Indonesia terus merangkak naik. Di Papua, harga beras bahkan tembus Rp54 ribu per kilogram.
“Kami menilai pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah terpadu dengan melibatkan berbagai stake holder seperti Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, hingga Bulog untuk menurunkan harga komoditi pokok terutama beras,” ujar Jaelani, Selasa (12/8/2025).
Berdasarkan data BPS harga beras di minggu pertama Agustus 2025 masih relatif mahal. Tingginya harga beras ini terjadi di zona 2 dan 3 yang terdiri wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan serta Maluku dan Papua. Untuk zona 2 harga beras tertinggi di Kabupaten Mahakam Hulu yang mencapai Rp20.685/Kg. Sedangkan harga tertinggi beras di zona 3 ada di Papua yang mencapai Rp54.772/Kg.
Jaelani menjelaskan kenaikan harga beras harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apalagi saat ini mayoritas masyarakat mengalami penurunan daya beli. “Pemerintah melalui Bulog harus gencar menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke berbagai daerah agar harga beras segera turun dan stabil. Ini langkah darurat yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Legislator asal Dapil Sulawesi Tenggara ini menilai pemerintah juga perlu mengidentifikasi pemicu kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras dan telur. Jika ditemukan adanya pihak yang sengaja memainkan harga dengan berbagai modus operandi, aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
“Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan komitmennya menjamin pasokan bahan pokok dengan harga terjangkau. Beliau juga memerintahkan tindakan tegas terhadap pelaku pengoplosan beras demi keuntungan jangka pendek,” ujar Jaelani.
Selain itu, Jaelani menekankan pentingnya langkah taktis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Upaya tersebut mencakup penataan distribusi pupuk bersubsidi, kepastian akses kredit murah bagi petani, hingga modernisasi alat dan teknologi pertanian. “Janji kedaulatan pangan yang diusung pemerintah harus menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan. Masyarakat menunggu bukti nyata,” pungkasnya.
Penulis : Nono Suwarno
