KPU-Bawaslu Daerah “Nganggur”, Komisi II Toha Usulkan Anggaran Khusus untuk Pendidikan Politik
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha mengatakan bahwa setelah Pemilu dan Pilkada selesai, saat ini KPU dan Bawaslu Daerah “nganggur”. Dia pun mengusulkan agar disiapkan anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih atau masyarakat.
Menurut Toha, kondisi itu dia ketahui ketika melakukan kunjungan ke kantor KPU dan Bawaslu di daerah pemilihannya, Jawa Tengah V yang meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Dia pun menerima masukan dan aspirasi dari anggota KPU dan Bawaslu Daerah.
“Hari ini mereka nganggur. Nganggur dalam tanda kutip. Tapi ada yang kreatif. Yaitu, mereka kembalikan sisa dana hibah pilkada ke pemerintah daerah, tapi mereka meminta anggaran untuk pendidikan politik pemilih. Itu kreatif. Saya apresiasi karena tetap ada kegiatan,” terang Toha saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Namun, KPU dan Bawaslu Daerah yang lainnya “nganggur” karena tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, karena tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran karena tidak ada tahapan. Yang ada saat ini hanyalah anggaran operasional.
“Anggaran operasional juga kurang. Jadi, mereka ngak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada anggaran, nggak ada kegiatan,” terang anggota DPR RI empat periode itu.
Selain itu, ada KPU dan Bawaslu yang sudah menerima CPNS dan PPPK. Mereka sudah mulai bekerja. Namun, selama dua atau tiga bulan bekerja, mereka belum mendapatkan gaji. Persoalan itu tentu harus segera diselesaikan.
“Apakah KPU dan Bawaslu RI lupa menyiapkan anggaran, sehingga mereka “nganggur”?. Ini menjadi persoalan,” jelas mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.
Maka, untuk anggaran 2025-2026, selain anggaran pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, Toha mengusulkan agar KPU dan Bawaslu RI menyiapkan anggaran pendidikan politik masyarakat. Sehingga setelah pemilu selesai, KPU dan Bawaslu Daerah masih memiliki kegiatan yang bisa dilaksanakan.
Toha juga menyoroti mobilitas KPU dan Bawaslu Daerah yang sangat berkurang, karena kendaraan operasional tidak layak. Salah satu contoh adalah KPUD Boyolali yang diberi mobil operasional Toyota Avanza tahun 1997. Kondisi kendaraan itu sudah rusak. Tidak ada anggaran untuk perbaikan.
“Persoalan di daerah ini harus mendapat perhatian. Terutama terkait anggaran pendidikan politik untuk masyarakat, sehingga tidak ada KPU dan Bawaslu di daerah yang nganggur,” tandas Toha.
Penulis : Khafidlul Ulum
