Dukung DOB Papua Jadi PSN, Komisi II: Bisa Percepatan Pembangunan dan Pengembangan SDM
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung rencana pemerintah yang akan menempatkan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN). Langkah itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan menyelesaikan berbagai ketertinggalan.
Dukungan itu disampaikan Indrajaya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI Panja Evaluasi Empat DOB Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan empat gubernur DOB Papua, yaitu Gubernur Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di Gedung DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Indrajaya mengatakan, sebenarnya untuk membangun Papua, tidak hanya soal angka. Butuh penanganan dan perhatian khusus. Makanya, dalam UU, Papua disebut daerah otonomi khusus, karena membutuhkan penanganan khusus.
“Butuh solusi yang lebih tepat agar pembangunan Papua lebih cepat dan bisa menyelesaikan berbagai ketertinggalan,” terang politisi asal Dapil Papua Selatan itu.
Maka, pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah yang akan menempatkan 4 DOB Papua masuk dalam PSN. Menurut Indrajaya, jika ditetapkan sebagai PSN, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.
“Apa yang disampaikan Bappenas bahwa 4 DOB Papua ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, ini sangat kami dukung. Sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Karena membangun Papua ini banyak kendala, tapi dengan menjadi PSN, maka persoalan SDM, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” paparnya.
Indrajaya mengatakan, selama ini pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap Papua. Salah satu bukti bentuk keseriusan itu adalah menunjukkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang berasal dari Papua. Namun, dia menyarankan agar Ribka berkantor di Papua agar bisa cepat menyelesaikan masalah yang terjadi.
"Saran saya, Bu Wamendagri bisa berkantor di Papua saja, ke Jakarta hanya untuk rapat koordinasi saja. Agar permasalahan Papua bisa cepat ditangani,” beber Indrajaya.
Dia juga menyoroti persoalan konektivitas. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah melakukan pembangunan jalan yang tembus sampai Papua Pegunungan. Namun, sampai sekarang dia belum mengetahui nasib dari proyek tersebut. Masalah konektivitas ini sangat penting, karena akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama terkait harga barang.
Dia mengatakan, harga barang menjadi mahal, karena konektivitas antar daerah belum terbentuk. Dirinya sering mendapatkan keluhan ketika datang ke sebuah daerah terkait jalan rusak. Untuk itu, dia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan infratruktur.
“Ketika ada orang yang sakit yang mau diantar ke rumah sakit, orang itu akhirnya meninggal di jalan. Ketika ada ibu hamil yang mau melahirkan, akhirnya meninggal di jalan, karena jalannya rusak parah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Indrajaya.
Penulis : Khafidlul Ulum
