Kunjungan DPRD Kaltim ke DPR, Komisi XII: Segel Perusahaan Tambang yang Tak Taat Aturan
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rico Alviano, menegaskan bahwa persoalan pertambangan bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi sudah menjadi masalah nasional yang merata di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam agenda audiensi di kompleks DPR RI, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).
“Permasalahan tambang yang disampaikan oleh DPRD Kaltim ini tidak hanya terjadi di wilayah mereka. Di daerah pemilihan saya pun kondisinya sama, carut-marut. Jika ada pengusaha tambang yang tidak mematuhi aturan, maka perusahaan tersebut harus disegel,” tegas Rico.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari konflik antara warga dengan perusahaan tambang, pengusaha yang abai terhadap kewajiban reklamasi pasca-tambang, hingga dampak lingkungan seperti banjir dan longsor akibat aktivitas pertambangan.
Rico menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI berkomitmen menindak tegas para pelaku usaha tambang yang melanggar ketentuan. Ia juga menyoroti masalah kerusakan infrastruktur, khususnya jalan nasional yang rusak akibat dilalui kendaraan operasional perusahaan tambang.
“Perusahaan tambang seharusnya membangun jalan sendiri. Jangan gunakan jalan nasional dan kemudian merusaknya. Saya minta segera dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar ada larangan penggunaan jalan nasional oleh perusahaan tambang,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Rico menyampaikan kesiapannya untuk turun langsung ke Kalimantan Timur guna melakukan inspeksi mendadak terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Saya siap turun ke lapangan, datang langsung ke Kaltim, dan mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
