|  | 

Berita Nasional

Komisi VII Dorong Pemerintah Jaga Konsistensi TKDN di Tengah Tekanan Tarif AS

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, mendorong pemerintah untuk tetap konsisten dalam memperkuat industri nasional melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penguatan TKDN ini tetap dibutuhkan meskipun dihadapkan pada tekanan kebijakan tarif dari Amerika Serikat dan dinamika global lainnya.

“Prinsip dasar TKDN adalah memperkuat daya saing industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Karena itu, meskipun kebijakan bisa menyesuaikan dengan perkembangan global, konsistensi terhadap tujuan jangka panjang tidak boleh terganggu,” ujar Eva Monalisa di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Eva menilai kebijakan TKDN selama ini telah menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri nasional. Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian terhadap kebijakan dilakukan secara hati-hati, berbasis data riil, dan tidak bersifat generalisasi.

“Pelonggaran bisa saja menjadi solusi taktis, tetapi harus selektif dan terukur. Jangan sampai ruang fleksibilitas justru melemahkan komitmen terhadap pembangunan industri hulu dan hilir dalam negeri,” tegasnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memang membuka ruang penggunaan produk dengan TKDN minimal 25% jika terdapat keterbatasan pada produk dengan TKDN 40%. Namun, Eva mengingatkan agar proses verifikasi ketersediaan produk lokal benar-benar dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kita harus memastikan reformasi kebijakan TKDN, termasuk penyederhanaan proses sertifikasi, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku industri nasional. Bukan malah membuka celah bagi masuknya produk luar negeri secara masif,” jelasnya.

Eva menegaskan bahwa kebijakan TKDN harus terus diperkuat sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketahanan dan kemandirian industri dalam negeri.
“Dalam jangka panjang, kemandirian industri adalah fondasi kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah harus tegak lurus dan berpihak pada produsen dalam negeri agar transformasi industri nasional benar-benar terwujud,” pungkasnya.

Penulis : Rach Alida Bahaweres

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.