Harga Pakan Melonjak, Usman Husin PKB Desak Pemerintah Lindungi Peternak dan Pembudidaya Ikan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi peternak dan pembudidaya ikan dari lonjakan harga pakan yang semakin membebani biaya produksi. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan perlindungan, termasuk mengkaji subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha kecil.
"Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku sektor pangan, termasuk peternak dan pembudidaya ikan. Jangan sampai mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, sementara harga jual hasil usahanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujar Usman.
Menurut Usman, kenaikan harga pakan menjadi persoalan serius karena pakan merupakan komponen utama dalam keberlangsungan usaha peternakan dan perikanan budi daya. Beban produksi yang terus meningkat, tanpa diikuti kenaikan harga jual hasil ternak maupun perikanan, berpotensi menggerus pendapatan bahkan mengancam keberlanjutan usaha masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan Komisi IV DPR RI bersama penyuluh dan pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, biaya pakan dapat mencapai hampir 85 persen dari total biaya produksi. Bahkan, harga pakan dilaporkan telah mengalami kenaikan hingga empat kali sepanjang 2026, sementara harga jual ikan tidak naik secara sebanding.
Kondisi tersebut membuat margin keuntungan pembudidaya semakin tertekan. Jika tidak segera diatasi, pelaku usaha kecil berisiko kesulitan mempertahankan kegiatan produksinya.
Usman menilai, kebijakan perlindungan pemerintah terhadap sektor pangan perlu dilakukan secara lebih merata. Jika petani mendapatkan dukungan melalui kebijakan pupuk bersubsidi, peternak dan pembudidaya ikan juga perlu memperoleh perhatian serupa, mengingat pakan merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan produksi mereka.
"Pemerintah perlu mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, terutama bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil. Kebijakan tersebut harus dirancang agar dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Usman mendorong penguatan industri pakan dalam negeri, jaminan ketersediaan bahan baku, serta perluasan jaringan distribusi. Pembangunan industri pakan di berbagai wilayah juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah tertentu dan menekan biaya pengangkutan.
Menurutnya, persoalan distribusi menjadi perhatian penting bagi daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Biaya transportasi dan pengiriman antarpulau berpotensi semakin meningkatkan harga pakan yang harus ditanggung peternak maupun pembudidaya ikan. Karena itu, pemerataan akses terhadap pakan dengan harga kompetitif harus menjadi bagian dari kebijakan penguatan sektor pangan daerah.
Usman juga mengingatkan agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana produksi. Dukungan terhadap biaya operasional, akses permodalan, pendampingan, hingga kepastian pasar harus menjadi perhatian agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksinya secara berkelanjutan.
Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait mengevaluasi tata kelola pakan nasional serta merumuskan skema perlindungan yang dapat diakses peternak dan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan hasil produksi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Pemerintah harus memastikan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan memperoleh dukungan yang memadai agar usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak,” tegasnya.
Penulis : Syaiful
Editor : Rach Alida Bahaweres


